PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Riau 2023, Senin (18/09/2023). Nilai APBDP yang disampaikan dalam rapat itu sebesar Rp10,6 triliun.

Wakil Ketua DPRD Riau Syafruddin Poti mengatakan, setelah tahapan penyampaian, akan masuk ke pandangan fraksi, dari seluruh fraksi. Kemudian masuk ke jawaban pemerintah, dan pembahasan banggar.

"Setelah itu baru paripurna. InsyaAllah akhir September sudah selesai. Nilainya Rp10,6 Triliun," kata Poti.

Lanjut Poti, nilai itu dari penerimaan pajak bahan bakar minyak kendaraan, pajak rokok. Kemudian, kata dia, ada beberapa pendapatan yang bertambah, ada juga retribusi yang berkurang.

"Tapi ini ada harapan lagi, diskusi bersama dengan Bapenda, TAPD bahwa penerimaan dana bagi hasil (DBH) sawit juga akan kita terima, lebih kurang Rp83 miliar. Itu bisa disalurkan di bulan November. Jadi itu menjadi sebuah pendapatan," kata Poti.

Ia juga berharap, Participacing Interest (PI) 10 persen Migas segera masuk ke kas daerah. Ia berharap direktur PT Riau Petroleum menyelesaikan cepat urusannya dengan SKK Migas dan Pertamina. Karena ini tercatat di buku APBD, baik murni dan perubahan nilainya Rp800 miliar.

"Ketika ini tidak bisa diselesaikan oleh Direkturnya dan Pemerintah Provinsi Riau, tentu APBD kita tahun 2024 nanti akan defisit. Jadi kita minta keseriusan. Kami sudah pernah panggil direktur dengan komisi III, tentang PI tinggal satu syarat lagi. Hari ini closing, tinggal persetujuan. Pemerintah optimistis akan diterima," tegas Poti.

"Kita tegaskan hal ini harus menjadi prioritas pemerintah, karena itu sudah terdapat dalam buku APBD," tambah Poti.