PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sehari pasca pengunduran Syamsuar dari jabatan Gubernur Riau diumumkan DPRD, mantan Bupati Siak itu melakukan mutasi dan melantik puluhan kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK dan SLB. Menyikapi itu, legislatif Provinsi Riau membuka desk pengaduan.

Anggota Komisi I DPRD Riau Dr Mardianto Manan mengatakan, kebijakan yang tidak berdasar ini, membuat Komisi I DPRD Riau membuka Desk Pengaduan bagi tenaga pendidik dan Kepsek yang dimutasi akibat korban kebijakan yang tidak mendasar.

"Posisinya Pak Syamsuar, sudah mengajukan pengunduran diri sebagai gubernur. Konsekuensinya, beliau harusnya tidak lagi mengutak-atik birokrasi yang sedang berjalan," kata Mardianto Manan, Senin (9/10/2023).

Tetapi kenyataannya, di penghujung jabatan, Syamsuar masih melakukan mutasi. Kebijakan yang dibuat itu, menurut Mardianto merusak sistem yang ada.

"Mutasi ini jelas bukan berdasar Indeks kinerja dan visi misi mana lagi yang mau dicapai dengan mutasi ini? Karena itu, kami dari Komisi I akan membuka Desk Pengaduan mutasi," kata Mardianto Manan.

Mardianto juga menyesalkan langkah yang tidak mendasar ini. "Pak Syamsuar, sebagai Gubernur Riau telah melakukan offside sebanyak dua kali," kata Mardianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto mengatakan, seharusnya Syamsuar tidak melakukan itu, meskipun mutasi Kepsek tersebut sudah ditandatangani jauh-jauh hari.

"Dengan langkah politik yang sudah beliau ambil karena mengundurkan diri, ya jangan sampai ada lagi pelantikan-pelantikan berikutnya, kebijakan berikutnya, karena sudah ambil langkah politik, mundur, ya sudah fokus saja," kata Ade Agus.

Dia menilai keputusan Syamsuar mengambil langkah strategis di pemerintahan yang akan ditinggalkannya bukan langkah yang tepat.

"Aneh saja, publik sudah tahu beliau mengundurkan diri, sudah diparipurnakan, tinggal menunggu SK dari presiden, tapi masih ambil langkah strategis untuk Provinsi Riau, saya rasa kurang tepat," katanya.

Jangan sampai terkesan, tambah politisi PKB itu, utak atik yang dilakukan Syamsuar untuk kepentingan politik Pileg nya di 2024.

"Kita harap ini yang terakhir lah yang terjadi di Riau, pelantikan yang menjadi pro kontra, kontroversi. Di tahun politik kita berharap semua masyarakat bisa akses, penilaian untuk para Caleg," katanya.

"Intinya kalau sudah mundur ya mundur, jangan banyak ini itu lagi, kalau masih mau, pengen-pengen ya jangan mundur, harusnya sudah dipertimbangkan dari awal," kata dia.