PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jelang Pemilu tahun 2024 ini, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun mewanti wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Seorang ASN harus netral.

Terlebih beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau telah menemukan di kabupaten lain dua kasus dugaan pelanggaran politik Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahapan Pemilu 2024. Bahkan saat ini Bawaslu telah memproses dugaan pelanggaran tersebut dan prosesnya sudah diteruskan ke Komisi ASN untuk sanksi bagi kedua abdi negara itu.

"ASN itu memang harus netral, sama juga dengan TNI/Polri. Makanya kita harap tentunya, ASN jangan ikut, jangan terlibat dengan politik praktis," ujar Muflihun Kamis (12/10/2023).

Ia mengatakan saat ini memang sedang ranahnya politik. Semua punya kesempatan yang sama untuk duduk sebagai wakil rakyat. Tapi jangan melibatkan unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam setiap agenda politik, salah satunya adalah ASN. 

"Kepada calon, semua punya kesempatan yang sama. Jangan melibatkan beberapa unsur yang tidak diperbolehkan seperti ASN, karena ASN harus netral," Cakapnya.

Untuk memastikan netralitas ASN terjaga jelang Pemilu 2024, lanjut Muflihun, pemerintah kota berencana menggelar penandatangan pakta integritas.

"Besok kita akan membuat kegiatan untuk mengingatkan ASN agar menjaga netralitas. Melalui BKPSDM, kita akan buat pakta integritas agar para ASN bisa netral ke depannya," sebutnya.