![]() |
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau hampir setiap tahun terjadi. Bahkan, beberapa hari terakhir kabut asap mulai menyelimuti langit Bumi Lancang Kuning.
Menyikapi itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Tan Seri Syahril Abu Bakar mengatakan harusnya pemegang kekuasaan fokus mengatasi Karhutla ini.
"Mesti ada tanggungjawab dari pejabat menangani kasus Karhutla di Riau," kata Syahril, Rabu (12/10/2023).
Saat ini, Provinsi Riau sedang kekosongan pemimpin, meski secara administrasi belum resmi pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Seharusnya ada pejabat yang bertanggungjawab.
"Sebab Gubernur sudah mundur, jadi yang bertugas menangani Karhutla sudah seharusnya bekerja dan tidak perlu menunggu Pj Gubernur," kata Syahril.
Syahril menyebutkan, jika Provinsi Riau tidak bisa mengatasi masalah ini harusnya sudah diambil oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah pusat harus hadir untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
"Mestinya pejabat pusat sudah turun tangan mengatasi masalah ini," kata Syahril.
Ia menduga, pemerintah tidak memfasilitasi aparat yang bekerja di lapangan dalam menangani Karhutla. Ia meminta, pemerintah hadir memberikan suport kepada petugas yang berjibaku di lapangan.
"Saya curiga, bahwa aparat kita ini tidak difasilitasi, tidak dikasih anggaran (dana). Jadi, tolong kepada pemerintah republik Indonesia kepada aparat-aparat yang ada di sini, tolong cepat atasi permasalahan saat ini," kata Syahril.
Penulis | : | Delvi Adri/Tia |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Riau, Lingkungan, Pemerintahan |











































01
02
03
04
05


