PEKANBARU (CAKAPLAH) - Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau periode 2024 – 2029 sudah mulai bekerja. Timsel memastikan akan bekerja secara profesional dan independen serta objektif, tanpa dipengaruhi pihak manapun.

Sekretaris Timsel KPU Provinsi Riau Muammar Alkadafi mengatakan, profesional merupakan komitmen lima anggota Timsel calon anggota KPU Provinsi Riau. Ia mengakui, proses seleksi ini memang bertepatan dengan tahapan Pemilu, sehingga banyak pihak mengkhawatirkan akan ada intervensi dari peserta.

"Saya kira kekhawatiran publik itu ya wajar. Ketika misalnya dalam momen proses seleksi ini adanya proses Pemilu ditakutkan ada rekomendasi orang partai politik atau penguasa lokal, saya pastikan itu tidak ada. Saya ingin tegaskan bahwa tidak ada rekomendasi siapapun untuk mempengaruhi keputusan untuk menetapkan baik ke 20 besar maupun ke 10 besar," tegas Muammar, Rabu (25/10/2023).

Ia menambahkan, Timsel dibantu dengan sistem seleksi yang menggunakan aplikasi SIAKBA. Sehingga, memastikan Timsel juga akan bekerja sesuai koridor dan dengan integritas yang tidak diragukan.

"Apalagi proses tahapan ini melalui aplikasi semua, seperti tes tertulisnya yang dilakukan oleh psikologi diambil alih oleh Mabes TNI dan kesehatan yang juga diambil alih oleh TNI. Nah kemudian diwawancara itu kami langsung diberi panduan panduan wawancara yang ditetapkan oleh KPU RI," kata dia.

Timses tidak akan keluar dari koridor yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada proses subjektivitas dalam tahapan ini. "Ada tahapan menghindarkan kita untuk melakukan suatu tahapan yang saya kira bisa mengabaikan sisi-sisi integritas itu, melalui bantuan aplikasi yang ada itu, jadi itu menjadi penguat bagi kami," lanjutnya.

Muammar menjelaskan, Timsel melakukan seluruh proses seleksi secara terbuka dan melalui aplikasi. Ia memastikan Timsel memegang teguh prinsip keterbukaan untuk menjamin akses informasi kepada publik.

"Timsel akan bersikap partisipatif, terutama memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik, baik dalam memberikan kritik, masukan ataupun temuan yang diperoleh publik atas proses maupun terhadap profil calon anggota KPU," kata dia.