Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengenakan syal bercorak bendera Palestina/Net
|
(CAKAPLAH) - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengaku pemerintahannya mendapat tekanan dari Amerika Serikat (AS) terkait isu Palestina.
Berbicara di parlemen pada Selasa (31/10), Anwar menyebut Duta Besar Malaysia untuk AS Mohamed Nazri Abdul Aziz dipanggil oleh pihak berwenang Amerika untuk mempertanyakan sikap terkait isu tersebut, terutama kekerasan yang dilakukan Israel di Gaza.
"Duta Besar kami dengan tegas menyatakan posisi kami,” kata Anwar, seperti dimuat The Straits Times.
Anwar mengatakan, Malaysia juga menolak mengutuk tindakan Hamas dan enggan mencap kelompok tersebut sebagai teroris seperti yang dilakukan Barat.
Setelah itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia menerima demarche dari Kedutaan Besar AS sebanyak dua kalli, yaitu pada 13 dan 30 Oktober 2023.
Demarche merupakan istilah yang sering digunakan dalam diplomasi yang mengacu pada serangkaian langkah, tindakan, atau langkah-langkah untuk mempromosikan kepentingan nasional atau internasional.
"Malaysia diminta menggunakan saluran diplomatik untuk mendesak suatu negara agar tidak mengambil keuntungan dari konflik tersebut dengan menggunakan proxy untuk melakukan demarche terlibat dalam konflik Gaza," lanjut Anwar.
Meski dia tidak merinci suatu negara yang dimaksud, namun diyakini negara yang dimaksud AS adalah Iran.
Anwar kemudian menegaskan kembali sikap independen negaranya, dan mengatakan bahwa Malaysia akan tetap teguh dalam pertimbangan kemanusiaannya dan mengutuk pendudukan ilegal Israel di Palestina.
Editor | : | Ali |
Sumber | : | RMOL.id |
Kategori | : | Internasional |