![]() |
Dr Aidil Haris
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Berkaca dari gagalnya Bupati Inhil HM Wardan yang juga Ketua Golkar Indragiri Hilir (Inhil) menjadi Caleg DPR RI Dapil Riau 2 dari partai Golkar kental nuansa kepentingan politis yang akhirnya malah akan merugikan Partai Golkar.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) Dr Aidil Haris mengatakan, dalam perspektif internal Golkar, kepentingan politis lebih dominan dari pada sisi objektivitas.
"Berkaca dari kasus ini, prinsipnya siapa kuat dia menang, tanpa mempertimbangkan sisi objektivitas yang rasional," kata Aidil Haris kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (09/11/2023).
Aidil mengatakan, dinamika di Golkar selalu membuat ruang konflik. Dalam kasus Wardan, seharusnya ada penilaian prestasi bagi seorang kader ditetapkan sebagai Calon Legislatif.
"Apalagi Wardan ketua Golkar Inhil, Bupati, masak tak diberi ruang, apakah terlalu besar kepentingan politiknya. Seharusnya, jangan hanya kepentingan emosional saja yang dikedepankan, penilaian objektif dari partai juga harus diutamakan, makanya jadinya dalam tanda kutip merasa terzolimi, itu yang kadang-kadang membuat kurangnya loyalitas dari kader," jelasnya.
Kepentingan itu terbaca ketika nama Sukarmis yang sebelumnya tak masuk dalam daftar calon sementara (DCS) malah muncul dalam daftar calon tetap (DCT) menggatikan HM Wardan.
"Terlalu banyak kepentingan, dan nanti bisa membuat Golkar rugi sendiri," ujarnya.
Aidil Haris tak yakin, dengan gagalnya HM Wardan maju sebagai kontestasi memperebutkan kursi Senayan, bupati dua periode itu akan seloyal dari sebelummya ke Partai Golkar.
"Paling hanya untuk membackup istrinya yang maju dari Golkar, kalau Wardannya saya kira tidak loyal lagi," tukasnya.
Untuk diketahui, Wardan yang sebelumnya masuk dalam DCS Golkar untuk DPR RI Dapil Riau 2, namun saat pengumuman DCT, namanya hilang dan digantikan oleh mantan Bupati Kuantan Singingi Sukarmis.**











































01
02
03
04
05


