ROHUL (CAKAPLAH) - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada serentak 2024, di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau hingga kini tak kunjung ditandatangani.  Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tak ingin gegabah menyetujui anggaran Pilkada serentak, yang menghabiskan anggaran daerah mencapai Rp63,7 miliar lebih. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Muhamad Zaki mengatakan, Pemkab Rohul telah menyetujui besaran anggaran Pilkada serentak yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu. Meski demikian, pemerintah ingin memastikan rincian program dan sub program Pilkada serentak  tersebut sesuai ketentuan dan tidak dobel penganggaran. 

"Anggaran Pilkada serentak sudah selesai tahap verifikasi. Namun kami ingin terlebih dahulu dilakukan review oleh APIP sehingga tidak ada program dan subprogram yang duplikatif atau dobel penganggaran," cakap Sekda Rohul Muhamad Zaki. 

Keterlambatan penandatanganan NPHD ini juga tak lepas dari adanya  perubahan usulan anggaran KPU yang harus disesuaikan dengan cost sharing KPU Riau. 

Sementara di Bawaslu Rohul, meski tidak terdapat perubahan usulan karena tidak adanya cost sharing dari Bawaslu Riau, namun pihak Bawaslu melakukan perubahan RKA menyesuaikan Perbawaslu Nomor 367 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada. 

"Jadi untuk KPU usulannya berkurang karena mendapat cost sharing dan KPU Riau sementara Bawaslu Rohul sepenuhnya dibebankan ke daerah karena tidak mendapatkan cost sharing namun ada penyesuaian format usulan, sehingga harus dilakukan review ulang," terang Sekda. 

Sekda menegaskan, pemerintah daerah tetap mengedepan aspek ke hati-hatian dalam penganggaran anggaran Pilkada ini untuk menghindari terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

"Karena ini menyangkut anggaran yang tidak sedikit, kami tentunya harus hati-hati sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari," ujar Sekda. 

Sekda menyatakan, review progam kegiatan KPU dan Bawaslu yang kini sedang dilakukan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat rampung dalam minggu ini sehingga bisa segera di tandatangani Bupati. 

"Harapan kita pekan ini, paling lambat pekan depan, NPHD untuk KPU dan Bawaslu selesai direview dan tandatangani," cakap Sekda, didampingi Kaban Kesbangpol Irvandri. 

Pemilihan Gubernur Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu membutuhkan Anggaran mencapai Rp63,7 miliar untuk penyelenggaraannya. 

Anggaran tersebut dialokasikan masing-masing untuk KPU Rohul sebesar Rp41.014.104.000 dan Bawaslu Rohul Rp16.762.256.800. Anggaran Penyelenggaraan Pilkada serentak ini, dianggarkan melalui 2 tahap yaitu pada APBD Perubahan 2023 sebesar 40 Persen dan APBD Murni 2024 sebesar 60 Persen. 

Sementara untuk pengamanan, Pemkab Rohul mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 Miliar masing-masing untuk TNI Sebesar Rp. 1.5  dan Polri 4.5 M pada APBD Murni 2024.