PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini tengah melakukan evaluasi kepada sejumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ada sekitar 23 BLUD yang ada di Kota Bertuah di bawah naungan Pemko Pekanbaru. Semuanya akan dilakukan evaluasi, salah satunya adalah BLUD Parkir dan RSD Madani.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal mendukung evaluasi yang dilakukan Pemko tersebut. Menurutnya, BLUD merupakan sebuah organisasi yang mandiri, unit mandiri di bawah OPD, yang mengelola jasa keuangan itu sendiri.

Namun, ia berkomentar tentang kejanggalan yang terjadi di BLUD Perparkiran Kota Pekanbaru yang menurutnya ada kesalahan.

"Tapi kemaren kan sempat ramai soal BLUD parkir, itu perlu dijelaskan. Pengelolaan jasa yang dikelola oleh BLUD, dengan pengelolaan yang dikelola oleh pihak ketiga tak boleh campur, jadi masyarakat harus diberikan pemahaman itu dulu," kata Nofrizal kepada CAKAPLAH.COM, Jumat (17/11/2023).

Ia mengatakan, seharusnya BLUD perparkiran itu tidak mengelola keuangan yang diserahkan oleh pihak ketiga. Yang bisa dikelolanya itu adalah jasa yang dikelola oleh BLUD itu sendiri, misalnya parkir yang tidak dikelola oleh pihak ketiga.

"Saya bilang itu, kalau mengelola jasa pihak ketiga, berarti kan dana retribusi yang ditarik itu sudah berkali-kali dikutip, pihak ketiga mengambil keuntungan, BLUD mengambil keuntungan, ngapain? Itu yang harus dibenahi," tegasnya.

Politisi PAN ini mengatakan, dirinya telah membicarakan hal tersebut langsung ke Kabag Hukum Pemko dan Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda bisa saja sedang menunggu hasil evaluasi tersebut.

"Saya sudah bilang ke Kabag Hukum dan Sekda. Sekda mungkin menunggu hasil evaluasi. Dan itu kan tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya dievaluasi oleh inspektorat, kan kita tak punya kewenangan untuk melakukan investigasi. Nah silahkan inspektorat untuk melakukan audit, sejauh mana hal ini," cakapnya.

Terlebih terkait remunerasi, karena BLUD tidak melakukan pelayanan, Ia mempertanyakan kenapa remunerasi.

"Katanya remunerasi, nah tapi remunerasi itu kalau dia melakukan pelayanan. Sekarang yang melakukan pelayanan siapa? Contoh puskesmas, dia langsung melayani masyarakat dengan jasa kesehatan, artinya dana kapitasinya itu dia dapatkan dan dikelola sendiri. Kalau sekarang parkir, di tak pengelola, ngapain dia ngambil dana remunerasi itu, makanya ini pernyataan saya. Silahkan saja kalau ada yang menyalahkan pernyataan saya ini, silahkan dikaji," paparnya.

Ia menjelaskan, operasional untuk remunerasi itu untuk petugas, dengan kepastian bahwa petugas tersebut yang bekerja, "Kalau petugasnya dari pihak ketiga ya ndak (tidak) , apa yang dikerjakannya? Kerjanya menerima setoran kok, ndak ada itu," cakapnya.

"Aneh saja, tapi mudah mudahan salah pikiran saya saja, kalau mereka tak ambil ya sudah benar itu, saya tak bilang pernyataan saya mutlak, kalau dia tak ambil itu gapapa, tapi kalau dia ambil itu salah," ujarnya

Disinggung mengenai kepala UPT yang sering mangkir ketika dipanggil rapat evaluasi, Nofrizal enggan berkomentar lebih jauh. "Itu tak tahu kita. Kalau bahasa tak pernah datang itu lenih baik ditanya ke BKPSDM karena pembinaan aparatur," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ditargetkan rampung November ini. Total ada 23 BLUD yang saat ini sedang dievaluasi, termasuk UPT Perparkiran dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani.

Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan ada 23 BLUD yang saat ini dilakukan evaluasi yaitu 21 Puskesmas, RSD Madani dan juga satu BLUD Parkir.

"Saat ini sedang berjalan, memang ada beberapa BLUD yang belum clear. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dan nanti segera kita laporkan ke Pj Walikota. Kita upayakan selesai di bulan ini lah, gak sampai akhir bulan," ujar Ingot Ahmad Hutasuhut.

Ia mengatakan, untuk evaluasi BLUD ini memang baru dilakukan tahun ini, karena BLUD memang baru berdiri dua tahunan ini. Meski baru, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan efektivitas dan efisiensinya.

"Nanti kan itu ada indikatornya seperti anggaran yang digunakan, kemudian frekuensi ataupun kualitas layanan kepada masyarakat. BLUD ini kan sifatnya pelayanan, layanan umum kan," cakapnya.

Nanti hasilnya bisa saja beberapa BLUD digabung atau diberikan rekomendasi, supaya kemampuan layanannya lebih baik dan jangkauannya bisa lebih luas. "Bersamaan dengan itu kita berharap dari sisi pembiayaan juga lebih efisien," sebutnya.**