PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dinilai banyak masalah. Selain BLUD Parkir, Rumah Sakit Daerah (RAD) Madani pun dinilai perlu dievaluasi.

Informasi yang diterima CAKAPLAH.COM, jumlah pegawai non PNS di fasilitas plat merah itu mencapai 655 orang. Jumlah itu tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut dikonfirmasi, BLUD RSD Madani satu di antara 23 BLUD yang dievaluasi. "RSD Madani termasuk yang kita evaluasi juga. Sekarang sedang berjalan," kata Ingot, Jumat (17/11/2023).

Ia mengatakan adapun hal yang menjadi evaluasi salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Dikatakan Ingot lagi, dalam pembahasan APBD juga dibahas terkait BLUD RSD Madani itu.

"Kita bahas bagaimana itu akan berdampak terhadap APBD. Kalau memang dampak APBD itu seimbang dengan pelayanan kepada masyarakat sih oke, nggak ada masalah. Kita kan gak mau itu dari APBD besar, manfaatnya kepada masyarakat tidak seperti yang kita harapkan. Nah itu yang kurang tepat," cakapnya.

Disinggung terkait adanya dugaan THL masuk ke RSD Madani harus membayar, Ingot mengatakan terkait hal tersebut untuk evaluasi yang dilakukan memang tidak sampai ke sana.

"Kalau bagaimana kinerja seperti yang disampaikan itu kita nggak sampai kesana ya. Tentu perlu juga proses lebih lanjut. Kalau kita melihat BLUD sudah ada, dalam pengelolaan itu kan ada aspek SDM, ada aspek tata kelola keuangan, ada aspek pelayanan, nah itu yang kita lihat. Kalau ada dugaan THL berbayar itu hal lain, itu spesifik, kita secara umum yang dievaluasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan mengatakan, saat melakukan reses, banyak aduan terkait pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat terhadap RSD Madani.

Salah satu yang menjadi persoalan adalah ribetnya masyarakat yang hendak berobat melalui BPJS. "Kalau dengar BPJS, banyak kali alasannya, banyak kali tanya surat, gak boleh gitu, itu kan pelayan mendasar," katanya, Jumat (17/11/2023).

Ia menyebut, Kepala Daerah sudah bagus, namun pelayanan yang dilakukan pejabat terkait kesehatan tidak bagus.

"Walikota udah bagus, tapi rumah sakitnya tak bagus, tak bagus melayani, maunya dicopoti orang-orangnya itu. Selain RSD Madani, rumah sakit lain yang bekerjasama dengan BPJS juga sama aja itu dikeluhkan warga," katanya.

Maka dari itu, kata Ruslan, dia mendukung segala bentuk evaluasi yang memang mesti dilakukan untuk perbaikan.**