PEKANBARU (CAKAPLAH) - Perhimpunan Pemilih Indonesia atau Indonesian Voters Association (PPI) Provinsi Riau mengungkap, kaum hawa sangat minim terlibat dalam aktivitas politik.

Koordinator Umum PPI Provinsi Riau Hasan menyebut, seluruh lapisan masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu, tidak terkecuali kaum perempuan.

"Sayangnya tidak banyak kaum perempuan yang ikut terjun melibatkan diri dalam aktivitas politik praktis baik sebagai bagian dari peserta pemilu seperti calon anggota legislatif maupun lainnya," kata Hasan, saat menjadi narasumber pada Talkshow Harlah KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke-56, Senin (20/11/2023).

Hasan menyebut, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, di antaranya adanya tantangan internal atau urusan domestik yang selalu menempatkan perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua atau subordinat yang hanya ngurusin kasur, sumur dan dapur serta pupur.

"Selain itu kapasitas kaum perempuan yang dirasa tidak memadai menyebabkan institusi politik menjadikan perempuan hanya sebagai pelengkap keterpenuhan syarat saja," tambah anggota Bawaslu Riau Periode 2018-2023.

Dari data Pemilu 2019 di Provinsi Riau, total DPT Riau adalah 3.863.305 pemilih dan perempuannya sebanyak 1.900.018 pemilih atau setara dengan 49,18 persen. Artinya lebih sedikit pemilih perempuan jika dibandingkan pemilih laki-laki yang berjumlah 1.963.287 pemilih.

"Tetapi ternyata hal tersebut tidak berbanding lurus dengan partisipasi pemilih. Dari data yang ada ternyata partisipasi pemilih perempuan lebih banyak hadir ke TPS yaitu 1.641.153 dibanding pemilih laki-laki yaitu 1.630.377 pemilih, dengan total pemilih yang hadir memberikan suara ke TPS pada tangga 17 April 2019 adalah 3.271.530 pemilih atau setara 84,68 persen," kata Hasan.

Hasan juga menyampaikan, tingginya partisipasi kaum perempuan hadir ke TPS pada pemilu 2019, ternyata tidak berbanding lurus dengan keterpilihan kaum perempuan sebagai anggota legislatif.

"Dari 65 anggota dewan di DPRD Provinsi Riau, hanya 12 saja perempuan atau hanya 18 persen perempuan yang terpilih pada pemilu 2019, dan bahkan mengalami penurunan dibandingkan pemilu 2014 di mana perempuan yang terpilih adalah sebanyak 18 orang atau 28 persen," jelasnya.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam politik hingga terpilih. Misalnya melakukan advokasi dan edukasi politik kepada kaum perempuan, mengintensifkan komunikasi politik.

"Sehingga tercipta jejaring, mengikuti organisasi perempuan sebagai sarana menempa diri serta yang tidak kalah pentingnya adalah adanya gerakan mengkampanyekan perempuan memilih perempuan," kata Hasan.**