Kamis, 04 Juni 2020

Breaking News

  • Waspada Wabah Covid-19, Masjid Raya Annur Riau Tiadakan Salat Jumat   ●   
  • Pemprov Riau akan Bagi-bagi Sembako ke Warga Miskin Terdampak Corona   ●   
  • Pemda Pelalawan Alokasikan Rp 9 Miliar untuk Penanganan Covid-19   ●   
  • Asri Auzar Anjurkan Kader Demokrat yang Ikut Kongres Lakukan Rapid Test   ●   
  • Cegah Virus Corona, PKB Riau Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Masjid   ●   
  • Kondisi Pasien Suspect Corona di Dumai Membaik   ●   
  • Ade Fitra Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Pekanbaru 2020-2025   ●   
  • Tahun Ini 50 Mahasiswa UIN Suska Riau Terima Beasiswa dari Bank Indonesia   ●   
  • Polair Polda Riau Gagalkan Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp 5,3 Miliar   ●   
  • Kadisdik Riau Larang Sekolah Pungut Uang Perpisahan Siswa
Yamaha 1 Juni 2020

CAKAP PRAKTISI:
Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau
Kamis, 14 September 2017 09:40 WIB
Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau
Bagus Santoso
PROVINSI Riau hingga detik ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang belum memiliki Rencana Tata Ruang (RTRWP). Mengapa terjadi, karena tarik ulur dan belum menemukan titik temu terkait peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.


Ada perbedaan pada pola ruang kawasan hutan dalam Perda Nomor 10 Tahun 1994 dimana RTRWP Riau tidak sesuai dengan kawasan hutan dalam Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK). Diketahui Penunjukkan kawasan hutan di Riau menggunakan TGHK tahun 1986 alias 100 persen bumi Riau masih merupakan kawasan hutan seluas 8.883.248 hektare.

Perkembangan zaman tidak dapat ditahan, seiring dengan pesatnya laju pembangunan di Riau. Hanya saja kalau mau kita telisik semua kawasan hutan yang dilepaskan selama periode 1986 – 2012 ternyata untuk perkebunan besar. Boleh dikatakan tidak ada atau hanya dalam peta 'setitik' pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pusat pemerintahan, dan perkotaan.

Begitupun tidak ada pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Di sisi lain, jumlah penduduk terus meningkat, pusat pemerintahan dan perkotaan terus berkembang.

Faktanya, kebutuhan lahan untuk perkebunan besar periode 2001 – 2004 terjadi melalui penggunaan kawasan hutan dengan izin bupati, tanpa melalui pelepasan kawasan hutan. Maka, pantaslah kalau Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, mengklaim telah menemukan sedikitnya 2,4 juta kawasan hutan di Riau dirambah oleh korporasi, cukong dan masyarakat.

Dari temuan Pansus tersebut seluas 1,8 juta hektar kawasan hutan dirambah oleh korporasi perkebunan kelapa sawit.  Menurut LSM jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari), akibat ulah korporasi yang menanam dan sudah memanen dengan cara ilegal maka negara dirugikan tak tangung-tanggung diperkirakan mencapai Rp 9 triliun per tahun.

Sementara temuan Pansus monitoring, total ada 378 perusahaan tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Namun dalam SK 673 dan 878 yang menjadi dasar draft RTRWP, ada 104 perusahaan yang kawasannya diputihkan dari kawasan hutan menjadi APL dengan luasan sekitar 77 ribu hektare.

Menarik untuk dicermati, ternyata Hasil temuan Pansus ini diabaikan dalam draft RTRWP Riau. Hanya saja, terjadi kontradiksi, bagi anggota DPRD yang namanya masuk pada kedua Pansus yaitu Pansus monitoring lahan juga Pansus RTRWP. Ketika di Pansus monitoring menemukan perusahaan ilegal dan ketika duduk pada Pansus RTRWP melegalkan yang diilegalkan.

Semestinya jika konsisten Pemprov Riau bersama Pansus RTRW berjuang memasukkan kembali areal 104 perusahaan yang di temukan Pansus monitoring ke dalam kawasan hutan. Namun apakah perjuangan ini akan berhasil, ketika berhadapan dengan kewenangan kementerian. Dan tidak kita pungkiri apa yang terjadi di Riau mustahil akan tetap sama seperti dahulu kala masih hutan rimba.

Patut rasanya persoalan alih fungsi kawasan hutan ini perlu dicermati dengan teliti, jangan sampai terjadi seperti pepatah 'kapal pecah hiu yang kenyang'. Berdebat dan dan saling tuding antara anggota Pansus, ternyata pihak lain yang bertepuk- menangguk di air keruh. Jangan sampai ada indikasi alih fungsi kawasan ini dijadikan ladang ‘pemutihan’ bagi perusahaan, sehingga mereka tidak perlu mengurus pelepasan kawasan hutan.  

Apa yang dilahirkan melalui keputusan Pansus monitoring seyogyanya sebagai landasan dalam mengambil keputusan Pansus RTRW . Menjadi catatan khusus Pansus RTRWP umurnya sudah melebihi Pansus- pansus yang di bentuk lainnya. Akan menjadi rancu tatkala pada Pansus Monitoring menyatakan kawasan kebun 104 perusahaan ilegal, namun pada Pansus RTRW memutuskan 104 perusahaan menjadi kebun legal.

Sementara belum kelar Pansus RTRW semakin liar permasalahan. Sesama anggota Pansus seakan tidak sehaluan. Kegagalan Rapat Paripurna, senin (11/9/2017) dengan agenda penyampaian hasil laporan kerja pansus RTRW sekaligus persetujuan dan pendapat akhir daerah - dikaitkan dengan agenda politik, adalah sebuah kebinalan liar yang lari dari subtansi.

Rasanya terlalu naif, manakala Pansus RTRWP sudah terlalu lama bekerja tiba-tiba sesama anggota Pansus saling tuding dan bantah karena dikaitkan dengan politik. Maka wajar jika LSM Jikalahari mendesak pemerintah dan DPRD Riau menolak pengesahan draft RTRWP Riau 2016 – 2035 .

Pada hakikatnya publik berhak untuk mengetahui perkembangan pembahasan terkait RTRW Riau. Pertama seperti apa Pemerintah dan Pansus RTRWP menyikapi Perusahaan perkebunan sawit berdasarkan temuan Pansus Monitoring Lahan yang menemukan seluas 1,8 juta H kawasan hutan telah ditanami kelapa sawit oleh 370 perusahaan sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Kedua sepanjang proses pembahasan RTRW luasan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Pulp and Paper tidak berubah secara signifikan. Justru kian melegalkan sekitar 1,9 juta luasan HTI di Riau yang masih penuh dengan persoalan tumpang tindih dengan lahan masyarakat tempatan dan tanah milik ulayat masyarakat hukum adat.

Sebagai contoh, dari hasil temuan Jikalahari di lapangan, areal perusahaan HTI PT Rimba Rokan Lestari di Bengkalis tumpang tindih dengan beberapa desa di Bengkalis. Areal yang dibebankan izin milik PT RRL tumpang tindih dengan pemukiman masyarakat, fasilitas umum bahkan kebun kelapa masyarakat yang sudah ditanam sejak tahun 1991.

Ketiga bagaimana dengan nasib desa yang masih menyandang status kawasan hutan. Karena sampai saat ini, sedikitnya 405 desa/kelurahan di Riau yang masuk kawasan hutan. Data ini tidak ditampik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Sementara fungsi dan keberadaannya sudah menjadi pemukiman penduduk.

Karena RTRWP belum rampung, terkadang di jadikan kambing hitam. Untuk menutupi kegagalan setiap ada program kegiatan yang terkendala. Meski juga diakui memang ada sebagian Konsep Pembangunan berkelanjutan di Riau yang terganjal. Termasuk beberapa pembangunan strategis yang melintasi Bumi Lancang Kuning. Misalnya, pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang menjadi bagian dari pembangunan tol Trans Sumatera.

Pangkal bala itu di alamatkan akibat belum rampungnya pengesahan RTRWP. Nah, sekarang Pansus RTRWP sudah final dalam bekerja namun gagal di syahkan pada rapat paripurna (11/9). Kita tunggu bersama kapan akan diagendakan kembali, kita cermati laporan hasil kerjanya. Jangan menolak sebelum kita mendapatkan penjelasan. apresiasi tetap diberikan atas kinerja pansus dan pemerintah provinsi Riau.

Semoga akan menjadi jalan terang yang  berkelanjutan untuk kemajuan dan kejayaan membangun Riau. Amin.
Penulis : Bagus Santoso, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Lainnya
Minggu, 26 April 2020 20:32 WIB
Pasien Positif Covid-19 di Siak Sembuh
Senin, 20 April 2020 04:40 WIB
Satu Petugas Medis di Siak Jadi PDP Covid-19
Jum'at, 29 Mei 2020 12:01 WIB
Riau akan Diguyur Hujan Hari Ini
Komentar
Berita Pilihan
Rabu, 04 Maret 2020
Walikota Dumai: Kondisi Pasien Suspect Corona Membaik
Rabu, 04 Maret 2020
Jadwal Musda Golkar Riau Masih Misterius
Rabu, 04 Maret 2020
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Malam Hari
Rabu, 04 Maret 2020
Ternyata, Pengembalian SK Pengurus Lama 3 DPD II Golkar di Riau Baru Putusan Sela Mahkamah Partai
Rabu, 04 Maret 2020
Tiga Pembunuh Pengusaha Tepung Ditangkap Polisi, Satu Ditembak
Rabu, 04 Maret 2020
Musim Ini 3 Pemain Asal Papua Bela PSPS Riau
Rabu, 04 Maret 2020
Cegah Virus Corona, DPR Minta Setop Acara Musik dan Seminar
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 03 Juni 2020
Setelah Bantu Sembako, PT HK Salurkan Bantuan BLT kepada 335 KK di 12 Desa dan Satu Kelurahan yang Dilewati Jalan Tol
Rabu, 03 Juni 2020
Komisi Informasi dan Diskominfo Inhil Gelar Rakor PPID Utama se-Riau Secara Virtual
Rabu, 03 Juni 2020
Babinsa Koramil 07/Kampar Gencar Patroli Karlahut
Rabu, 03 Juni 2020
Babinsa Koramil 16/Tapung Hadiri Penyerahan Bantuan Mobil Ambulance Desa Rimba Makmur

Serantau lainnya ...
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas
Minggu, 09 Februari 2020
CAKAPLAH & BENTO

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 14 April 2020
Bantu Penanganan Covid-19, Pertamina dan Hiswana Migas Serahkan APD ke Pemprov Riau
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi
Rabu, 26 Februari 2020
Usai Dilatih Tim Fire Fighter PT RAPP, Ratusan Mahasiswa Unilak Daftar Jadi Relawan Karhutla
Senin, 24 Februari 2020
PGN Jaga Ketahanan Pasok Gas Jawa Timur

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?
Sabtu, 01 Februari 2020
Terungkap, Alasan Lelaki Senang dengan Perempuan Bertubuh Mungil

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Sabtu, 30 Mei 2020
Selasa, Rektor UIR Lantik Wakil Dekan Fakultas dan Wadir Pascasarjana UIR
Rabu, 06 Mei 2020
Cukup Bayar SPP, Pasti Kuliah di Unilak
Jumat, 17 April 2020
IKA Ilmu Ekonomi Unri Salurkan Bantuan Sembako ke Mahasiswa Terdampak Covid-19
Rabu, 15 April 2020
Masuk Kampus UIR, Dosen dan Mahasiswa Wajib Periksa Suhu Badan

Kampus lainnya ...

RAPP Idul Fitri 1441 / 2020
Terpopuler
Ucapan Idul Fitri AMPG
Foto
BOB PT BSP Idul Fitri
Iklan Unilak
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Labersa Hotel 03 - 2020
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia
Jumat, 31 Januari 2020
Cerita Melody Laksani JKT48 Berburu Oleh-Oleh di Pekanbaru

Selebriti lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Iklan ACT 6 Mei 2020
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020
Indeks Berita
Imbauan Cegah Corona Pemkab SiakDiskes RohulDPMPT Pekanbaru Jamil 1DPMPT Pekanbaru Jamil 2APRIL HUT KAMPARIklan Polres Inhu Verifikasi CAKAPLAHHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPPTPP Ucapan Verifikasi CAKAPLAHKUD TANI BAHAGIA INHU VERIFIKASI CAKAPLAHPangeran Hotel
www www