PEKANBARU (CAKAPLAH) - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menjadi Polisi Adat. Penerimaan ini telah dibuka sejak 14 September yang lalu dan akan berakhir tanggal 20 September besok. Lantas apa saja tugas dari Polisi Adat tersebut?

Ketua DPH LAM Riau, Syahril Abubakar menceritakan bahwa dibentuknya Polisi Adat ini merupakan salah satu dari penambahan 3 pilar kegiatan LAM, yaitu menyangkut dengan dunia usaha, yang kedua banyak hal penting yang menyangkut persoalan hukum, terlebih persoalan hukum tanah yang bersengketa antara masyarakat adat yang sering terbentur dengan perusahaan dan selalu saja masyarakat adat kalah.

"Karena kalau kita bicara bukti dan surat menyurat tentunya masyarakat adat tak punya itu, sebagaimana yang disyaratkan ketentuan perundang undangan yang ada, jadi ketika dibawa ke ranah pengadilan masyarakat adat akan mengalami kekalahan, dan untuk itu kita telah buat Lembaga Bantuan Hukum LAM," katanya saat berbincang dengan CAKAPLAH.COM Selasa (19/09/2017).

Selanjutnya, yang ketiga adalah aturan adat yang sudah ditetapkan dan berjalan sejak zaman nenek moyang banyak yang tidak ditegakkan secara sempurna.

"Untuk menegakkan keputusan adat ini harus ada badan yang mengurusnya, maka kita akan bentuk dan beri nama polisi adat, sehingga aturan yang menyangkut adat bisa difungsikan dan ditegakkan," cakapnya lagi.

Ia mengatakan untuk bisa menjadi polisi adat ada beberapa persyaratan yaitu adalah orang Melayu, kemudian orang yang berkomitmen terhadap adat Melayu, dan orang-orang yang dipandang mampu yang punya keahlian dan pemahaman menyangkut tentang aturan adat.

"Semenjak LAM ini berdiri, ini merupakan pertama kali kita lakukan, sebenarnya keinginan membetuk Polisi Adat ini sudah ada sejak 10 tahun yabg lalu, akan tetapi selalu terbentur. Tapi kali ini apa yang ada kita jalan, terbujur lalu terlintang patah, dan untuk pertama ini kita akan menerima sebanyak 50 orang," cakapnya lagi.

Disinggung mengenai dari mana anggaran yang disiapkan LAM Riau untuk mempekerjakan Polisi Adat, Syahril mengatakan akan diusahakan dari aset yang dimiliki Riau.

"Selama ini kita punya aset hutan tanah ulayat kita, termasuk laut dan hasil tambang yang dikeruk oleh para pengusaha, mana pancung alasnya untuk lembaga adat? Mereka boleh saja berusaha di tanah ulayat kita di laut kita, tapi mana kontribusi untuk lembaga adat, dan ini akan kita tuntut terus dikembalikan hak masyarakat adat," tegasnya.

Keyakinan bisa mendapatkan anggaran dari hal tersebut dikatakannya karena pemerintah sudah memberikan aturan yang memungkinkan lembaga adat menuntut hal itu, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU tahun 2013.

"Sudah dipisahkan antara tanah negara dengan tanah adat, jadi mau perusahan apapun yang menggunakan tanah adat yang itu adalah aset dari masyarakat hukum adat, kita akan buat hitung-hitungan, silahkan mereka mengelola tapi bagaimana perkongsiannya, harus jelas, dan itu yang akan kita kejar," tukasnya.