PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Riau Kaderismanto menegaskan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rokan Hulu (Rohul) untuk DPRD Riau.

Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan terkait perselisihan hasil Pileg 2024 yang diajukan oleh Partai Golkar. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengadakan PSU di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.

Untuk Kabupaten Rohul, tahapan dan jadwal PSU dimulai dari tanggal 14 Juni hingga 18 Juli 2024, dengan waktu pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pada 13 Juli 2024.

Kaderismanto mengungkapkan, netralitas KPU dan Bawaslu sangat krusial untuk memastikan hasil pemilu yang adil dan sesuai dengan harapan semua pihak.

"Kami meminta penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, untuk bersikap netral agar hasilnya sesuai dengan harapan semua pihak. Netralitas penyelenggara sangat penting karena mereka adalah juri. Jika berat sebelah, tentu hasilnya tidak akan baik," ujar Kaderismanto, Ahad (23/6/2024).

PDIP Riau menekankan, penyelenggara pemilu harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanpa memihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil.

Menurut Kaderismanto, tanpa netralitas dari penyelenggara, integritas hasil pemilu bisa dipertanyakan, yang akan merugikan semua pihak yang terlibat.

Ia mengatakan, PDIP akan bekerja keras menjelang PSU di 31 TPS di Rohul untuk mempertahankan kursi yang telah diraih dalam Pemilu 2024. Kaderismanto menambahkan, menjelang PSU, PDIP akan terus fokus pada segala kemungkinan untuk memastikan kemenangan sesuai harapan partai.

Dalam PSU untuk DPRD Riau dapil Rohul nanti, Golkar tengah mengincar kursi yang kini telah diraih PDIP untuk direbut. Golkar menargetkan kursi tersebut dengan tujuan kembali menjadi jawara di DPRD Riau yang saat ini dimenangkan PDIP. Meski begitu, PDIP juga tak akan membiarkan kursi tersebut begitu saja jatuh ke Golkar.

Hasil rekapitulasi Pileg 2024 menunjukkan PDIP meraih kursi terbanyak dengan 11 kursi, sehingga memastikan posisi Ketua DPRD Riau yang sebelumnya dipegang oleh Golkar, kini diambil alih oleh banteng moncong putih.

Sementara itu, Golkar memperoleh 10 kursi, sama dengan PKS yang juga mendapatkan 10 kursi, dan Gerindra memperoleh 9 kursi. Namun, jika dilihat dari total perolehan suara, Golkar adalah yang tertinggi meskipun kalah dalam perolehan kursi. Jika Golkar mampu merebut kursi di Dapil Rokan Hulu, maka Golkar akan menjadi juara dan berhak mendapatkan kursi Ketua DPRD Riau.**