PEKANBARU (CAKAPLAH) - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa diduga mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Walikota di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru tahun 2024. Langkah Risnandar sangat bertentangan dengan statmen yang meminta seluruh RT/RW se-Kota Pekanbaru untuk bersikap netral.

Dugaan Risnandar mendukung salah satu calon itu muncul setelah dirinya pernah ditelpon oleh salah satu petinggi partai untuk tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe dalam Pilkada.

Diduga, Risnandar pernah mengumpulkan dan mengarahkan camat untuk tidak mendukung salah satu calon. Bahkan dirinya sampai menyebut hasil survei Walikota Pekanbaru sudah dimenangkan oleh salah satu calon.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Cakaplah.com, banyak laporan dari ASN yang menyebutkan bahwa Risnandar pro kepada salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

Ditambah lagi, ada rencana Pj Walikota Pekanbaru Risnandar akan melantik sejumlah lurah sebelum Pilkada ini. Tentunya, ini kuat dugaan untuk mendukung salah satu calon. Ada 13 jabatan lurah yang kosong dan akan segera dilantik jika sudah diizinkan Kemendagri.

Menanggapi hal itu, Risnandar Mahiwa kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ada cawe-cawe dalam Pilkada. Dirinya juga menegaskan untuk menunjukkan kalau memang dirinya tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

"Tunjukan dimana saya cawe-cawe pilkada? Bahkan saya minta dan tekankan ASN netral dan lembaga-lembaga yang dibiayai oleh pemerintah," ujar Risnandar, Kamis (31/10/2024).

Ia menyebut, dirinya ditugaskan sebagai Pj Walikota Pekanbaru atas perintah dari Presiden melalui Mendagri. Dirinya juga menampik ada intervensi dari petinggi partai dalam hal netralitas ASN.

"Saya ditugaskan oleh Presiden melalui Mendagri. Jadi secara struktur, yang bisa perintahkan Presiden, Wapres, Mendagri atau Pemerintah Pusat dan Gubernur. Selain itu saya hanya silaturahmi," ungkapnya.

Dirinya bahkan siap dilaporkan jika memang terbukti tidak netral atau mendukung salah satu calon.

"Kalau ada bukti saya begitu, arahkan segera laporkan saya ke Bawaslu, biar clear. Orang camat-camat malah saya tekan agar tidak ada mendukung paslon dan tetap netral," jelasnya.

Sementara terkait pemilihan RT/RW yang diminta setelah Pilkada, ia menyebut bahwa pemilihan RT/RW dilakukan secara langsung. Berbeda dengan lurah yang dilakukan dengan independen dan tidak melakukan pemilihan.

"Kalau pemilihan RT/RW kita lakukan sebelum Pilkada tentu banyak campur tangan dari sisi politik. Tapi (lurah) ini kan independen, dan saya yakinkan dengan segala hormat, bahwa ini tidak ada intervensi politik dan semua ini berproses di teman-teman Baperjakat dan sesuai dengan ketentuan," pungkasnya.

Meski begitu, dirinya juga akan tetap mempertimbangkan kapan pelaksanaan pelantikan tersebut. Hanya saja, untuk proses tetap akan dijalankan, mengingat sudah lama dan banyak jabatan yang sudah kosong.