PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau, Chairul Rizky mengaku pasra saat dikonfirmasi soal lahan yang saat ini ditempati intansinya harus dikosongkan sampai 14 Oktober 2017.

"Itu surat permintaannya sudah disampaikan ke Pemerintah ‎Provinsi (Pemprov) Riau. Kita (Kesbangpol) hanya menempati, kalau disuruh pindah, tentu kita pindah," ungkap Chairul Rizky kepada CAKAPALAH.COM, Kamis (5/10/2017) singkat.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Elly Wardhani saat dikonfirmasi CAKAPLAH.COM, Kamis (5/10/2017) terkait perihal tersebut ‎mengaku Pemprov Riau sudah kalah dalam putusan hukum. Dengan demikian, mau tak mau kantor Kesbangpol harus dikosongkan dalam waktu dekat dan diserahkan kepada pihak penggugat, Erizal Muluk.

‎"Upaya kita untuk mempertahankan lahan kantor Kesbangpol itu sudah habis. Bahkan terakhir pihak ketiga juga menggugat kalah, dan putusannya sudah inkrah, mau tak mau kita harus patuhi keputusan hakim," ungkapnya. ‎

Baca: Sah Menjadi Milik Erizal Muluk, Pemprov Riau Diminta Kosongkan Lahan Kantor Kesbangpol

Pihak ketiga yang dimaksudnya Elly Wardhani yakni lahan yang gugat Erizal Muluk tidak hanya Pemprov Riau saja. Melainkan ada 18 tergugat (lahan masyarakat) yang dimenangkan penggugat.

Apakah Pemprov Riau sudah menyediakan tempat baru untuk kantor Kesbangpol Riau, Elly Wardhani mengatakan Pemprov Riau sedang mencari tempat yang pas. Memang saat ini ada beberapa pilihan, salah satunya gedung tiga lantai kantor Lingkungan Hidup, di Jalan Thamrin Pekanbaru.

"Di sana ada tiga lantai, nanti bisa saja Kesbangpol menempati lantai tiganya. Tapi kita juga masih mencari kantor-kantor lainnya, karena pegawai Kesbangpol cukup banyak, ada ratusan orang," pungkasnya.

Diberitakan CAKAPLAH.COM sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Riau Erizal Muluk memberi tenggat waktu sampai tanggal 14 Oktober 2017 kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mengosongkan lahan yang saat ini ditempati Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau.

Dengan demikian jika pada tanggal 15 Oktober 2017 mendatang Pemprov Riau masih tetap menguasai lahan yang kini menjadi milik Erizal Muluk tersebut, maka pihaknya akan mengambil tindatakan tegas.

Erizal Muluk yang juga merupakan mantan Wakil Walikota Pekanbaru itu dan menjadi salah seorang ahli waris pemilik lahan di jalan Sudirman Pekanbaru tersebut, menyerahkan kepada kuasa hukumnya untuk menuntaskan persoalan ini.

Sementara itu Yahmin SH, sebagai kuasa hukum Erizal Muluk mengatakan lahan yang ditempati Badan Kesbangpol Riau itu dimiliki oleh sebanyak 14 orang ahli waris. Dikatakannya, kasus sengketa lahan antara keluarga Erizal Muluk dengan Pemprov Riau telah dimenangkan oleh kliennya dan sudah punya kekuatan hukum tetap. Bahkan dari beberapa kali sidang sejak tahun 1994, pihaknya selalu dimenangkan pengadilan.

"Sekarang sudah inkrah, dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Lahan tersebut harus segera diserahkan kepada klien kami," kata Yahmin SH kepada CAKAPLAH.COM Kamis (5/10/2017).

Namun sampai saat ini menurut Yahmin pihak Pemprov Riau masih menduduki lahan yang seluas lima ribu meter tersebut dan Kesbangpol masih berkantor di sana.  Sebelum Kesbangpol, Dinas Periwisata juga pernah menempati lahan di seberang kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu.