PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau telah memetakan 25 indikator kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang Pemilu 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar tanpa gangguan yang dapat menghambat proses demokrasi.

Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, menjelaskan bahwa pemetaan dilakukan berdasarkan data dari 1.862 desa atau kelurahan di 12 kabupaten/kota se-Riau. Indikator kerawanan tersebut terbagi ke dalam 8 variabel utama, mencakup penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas penyelenggara pemilu, distribusi logistik, lokasi TPS, serta jaringan listrik dan internet.

"Beberapa indikator kerawanan yang paling banyak ditemukan antara lain keberadaan pemilih disabilitas di TPS, pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia atau berubah status menjadi anggota TNI/Polri, serta kendala jaringan internet di lokasi TPS," katanya, Kamis (21/11/2024).

Selain itu, kata Alnof erdapat pula TPS yang berada di wilayah rawan bencana, sulit dijangkau, atau berdekatan dengan posko tim kampanye pasangan calon.

Kerawanan ini dinilai dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, terutama di daerah-daerah dengan aksesibilitas yang rendah atau lokasi yang memiliki riwayat konflik.

Meski demikian, Alnofrizal menegaskan bahwa Bawaslu tetap mengantisipasi potensi gangguan lain, termasuk indikasi politik uang, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, hingga keterlibatan petugas pemilu dalam kampanye politik.

"Untuk mencegah potensi gangguan tersebut, Bawaslu Riau telah menyusun sejumlah strategi. Langkah pertama adalah melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara. Bawaslu juga berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, serta melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya menjaga integritas pemilu," tegasnya.

Selain itu, Bawaslu berkolaborasi dengan pemantau pemilu, organisasi masyarakat, serta pengawas partisipatif untuk memperkuat pengawasan. Posko pengaduan juga disiapkan di berbagai tingkatan, yang dapat diakses masyarakat baik secara offline maupun online.

Pengawasan langsung terhadap distribusi logistik juga menjadi prioritas. Bawaslu memastikan bahwa logistik pemilu, seperti kotak suara dan surat suara, sampai ke TPS tepat waktu dan dalam kondisi baik. Akurasi data pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara yang sesuai aturan juga menjadi perhatian utama.

"Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Bawaslu Riau merekomendasikan kepada KPU untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kerawanan. KPU diminta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah gangguan, memastikan distribusi logistik tepat waktu, serta memprioritaskan kelompok rentan seperti pemilih disabilitas," cakapnya lagi.