JAKARTA (CAKAPLAH) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, mengungkapkan bahwa MK akan menyiapkan tiga panel hakim untuk menangani seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2024. Pembagian panel ini akan dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam penanganan sengketa pemilu legislatif (Pileg) 2024.

Masing-masing panel akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Hakim MK Arief Hidayat. Setiap panel akan menangani sekitar 60 hingga 70 perkara, tergantung pada jumlah total perkara yang masuk.

"Misalnya ada 200 perkara, masing-masing panel bisa menangani sekitar 60 atau 70 perkara. Mekanismenya sudah dipersiapkan dengan baik," jelas Suhartoyo.

Menurut Suhartoyo, penanganan sengketa pilkada memiliki waktu yang lebih panjang dibanding sengketa legislatif, yakni 45 hari kerja setelah registrasi perkara. Sedangkan untuk sengketa legislatif, setiap panel menangani hampir 100 perkara dengan masa persidangan hanya 30 hari.

“Untuk pilkada, kami memiliki waktu 45 hari kerja, sehingga fleksibilitas dalam menangani perkara lebih baik,” ujarnya.

Terkait jadwal sidang perdana, Suhartoyo memperkirakan sidang akan dimulai pada awal Januari 2025, setelah proses registrasi perkara selesai pada 3 Januari 2025.

"Sidang perdana kemungkinan besar akan dimulai di awal Januari. Proses registrasi akan selesai pada tanggal 3 Januari, dan selebihnya sidang pertama harus dimulai dalam waktu 4 hari setelahnya," tambahnya.

Setiap perkara yang masuk ke MK memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Suhartoyo menyatakan, ada beberapa perkara yang bisa diselesaikan dengan cepat, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama karena proses pengumpulan bukti yang disampaikan oleh para pihak.

"Karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, ada yang cepat diselesaikan, ada juga yang memerlukan waktu lebih lama," jelas Suhartoyo.

Hingga Senin (9/12/2024), Mahkamah Konstitusi telah menerima lebih dari 160 permohonan gugatan terkait sebgketa Pilkada 2024. Hingga pukul 19.00 WIB, jumlah permohonan sudah mencapai 170, dengan rincian 135 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 35 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.