JAKARTA (CAKAPLAH) - Sebanyak 500 petani dari Riau dan Jambi memilih berkemah di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setelah menempuh perjalanan panjang dengan aksi jalan kaki.

Mereka tiba di Jakarta pada Kamis (12/12/2024) setelah 11 hari berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar 1.200 Km dari Riau, guna mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Kami akan berkemah dan bertahan di sini, sampai kami mendaPatkan kembali hak kami. Tanah adalah sumber kehidupan kami, dan kami meminta pemerintah mengembalikannya kepada yang berhak," tegas Ketua Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), Muhammad Riduan di depan kantor KLHK.

Konflik agraria ini melibatkan ribuan hektare tanah yang berpindah ke perusahaan besar. Di Kabupaten Kampar, Riau, tanah seluas 2.500 hektare yang semula dicadangkan untuk masyarakat kini dikuasai pihak tertentu.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, di mana masyarakat digusur akibat tumpang tindih kepemilikan tanah.

Para petani ini meminta audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri KLHK Raja Juli Antoni, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka juga menyampaikan sepuluh tuntutan utama, antara lain pengembalian tanah yang dirampas. Penerbitan sertifikat tanah melalui program TORA. Penghentian kriminalisasi petani.

"Kami mendesak pemerintah segera bertindak. Konflik ini terlalu lama dibiarkan dan hanya menyebabkan penderitaan bagi masyarakat," ujar Riduan.

Hasil pantauan media di lapangan terlihat puluhan tenda darurat yang ditempati para warga membentang di sepanjang jalan Palmerah, tepatnya di depan gedung KLHK.

Para warga tamoak hanya tidur dengan beralaskan tanah dan kertas seadanya. Selain itu tampak sebanyak 27 wanita yang turut dalam aksi tersebut.