PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Sosial (Dinsos) Riau melaunching Aplikasi Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (BDT-PFM). Aplikasi tersebut dapat diakses secara online oleh seluruh stokeholder terkait.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau, Dahrius Husin kepada CAKAPLAH.COM, Senin (9/10/2017) mengatakan, tujuan dari aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan akses basis data terpadu (BDT), yang berisikan data keluarga penerima manfaat (KPM) program penangan fakir miskin di Provinsi Riau.

"Jadi bagi stokeholder yang terkait yang melakukan upaya upaya menurunkan angka kemiskinan di Riau, dapat mengakses aplikasi BDT-PFM dengan alamat web http://bansos-hibah.riau.go.id/pendudukmiskin/home," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Dahrius, di dalam aplikasi ini tersusun BDT-PFM serta turunannya berupa KPM beras sejahtera (Rasta) dan KPM program keluarga harapan (PKH) secara by name by address seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Aplikasi ini, sebut Dahrius, sengaja dikembangkan agar dapat dimanfaatkan untuk menghimpun bantyan yang diberikan dalam penanganan fakir miskin oleh stokeholder terkait, seperti Dinsos, Badan Amil Zakal Nasional (BAZNAS), Biro Adm Kesra, dan lainnya. Sehingga penanganan fakir miskin di Riau benar-benar terpadu dan tepat sasaran. ‎

"Aplikasi ini juga bisa digunakan pemerintah daerah kabuypaten/kota melalu Dinsos untuk melakukan verifikasi dan validasi, agar penyaluran penanganan fakir miskin di Riau tepat sasaran dan baik," ujarnya.

Sebab, tambah Dahrius, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau sumber mata pencarian yang dapat bisa mampu kebutuhan dasar bagi dirinya.

"Jadi dalam undang-undangan itu bahwa penanganan fakir miskin harus berdasarkan BDT, serta berbasis teknologi informasi dan dapat diakses masyarakat sesuai perundang-undangan. Karena BDT ini merupakan dasar pemerintah untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan," paparnya.

Rencananya aplikasi ini akan terus dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Karena aplikasi ini akan terintegrasi dengan data kependudukan yang mempunyai nomor induk kependudukan (NIK).

"Tentu kita harap dengan adanya aplikasi ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah di Riau dalam memberikan bantuan dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Riau," ‎pungkasnya.