PEKANBARU (CAKAPLAH) - Menteri Perhubungan Republik Budi Karya, berharap agar pengusaha taksi konvensional dan taksi daring (online) di Pekanbaru berkolaborasi seperti yang sudah terjadi di Jakarta.

"Saya tadi sudah berbincang dengan Gubernur dan ini akan difasilitasi oleh Kapolda dan Dishub untuk kondisi tersebut," ujar Budi usai melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Sabtu (4/11/2017).

Ia mengatakan keberadaan taksi online saat ini adalah suatu keniscayaan yang harus dipikirkan. "Untuk itulah peraturan ini disampaikan bermaksud untuk memayungi semua pihak. Sehingga taksi-taksi yang beroperasi di Pekanbaru ini terlindungi dari satu dominasi yaitu taksi online," ungkapnya.

Dikatakan Budi, dengan adanya peraturan yang sudah mulai berlaku sejak 1 November 2017 tersebut, diharapkan kepastian usaha untuk seluruh pelaku usaha di lapangan sudah menjadi jelas.

"Tentu ini juga akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha angkutan juga," pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman berharap terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dapat menjadi jawaban atas perselisihan yang selama ini terjadi antara taksi online dan juga taksi konvensional.

"Mungkin peraturan ini tidak seluruhnya bisa memuaskan semua pihak. Tapi saya yakin dan percaya Kementerian Perhubungan berdiri di tengah berusaha mengakomodir semua pihak," ujar Gubri dalam sambutannya pada acara sosialisasi Permenhub 108/2017 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Jalan Pattimura, Sabtu (4/11/2017).

Gubri mengatakan, Permenhub tersebut telah disusun dengan pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional dan juga kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan dan kesempatan berusaha.

"Diharapkan semua pemangku kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional dapat memahami dan mematuhi peraturan ini, karena proses penyusunannya sudah mengakomodir semua pihak, dengan mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ," cakapnya.