PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya untuk dapat menyaring masukan dari Non Governmental Organization (NGO) atau LSM asing dalam memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah RTRW Riau yang sudah disahkan DPRD Riau, beberapa waktu yang lalu.

"Menteri LHK kita minta untuk menfilter masukan-masukan dari NGO luar Negeri. Menteri Siti jangan mudah terprovokasi dengan kepentingan asing. Karena belum disetujuinya perda RTRW Riau tentu akan merugikan daerah," kata Suhardiman, Kamis (09/11/2017).

Mantan Anggota Pansus RTRW Riau ini menduga banyak NGO asing yang terkesan tidak setuju dengan hasil kajian Pansus RTRW Riau. Padahal kajian hasil Pansus semuanya mencakup kepentingan masyarakat banyak dan daerah.

"Kita tidak pernah mengakomodir perusahaan, tidak benar dalam Raperda RTRW Riau yang kita sahkan itu ada kepentingan perusahaan. Hasil kajian kita itu salah satunya dengan turun ke lapangan langsung," cakapnya lagi.

Dikatakannya, memang dalam Raperda RTRW Riau terdapat usulan "holding zone". Namun demikian, lahan yang masuk usulan holding zone merupakan lahan untuk kepentingan masyarakat dan daerah. "Apa yang kita kerjakan, murni untuk kepentingan masyarakat dan daerah," tukasnya.

Seperti yang diberitakan CAKAPLAH.COM sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau menyesalkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) yang belum menyetujui Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, yang telah diajukan bulan lalu.

Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengatakan, apa yang diberitakan tersebut memang benar adanya dan Menteri LHK Siti Nurbaya belum menyetujui Ranperda RTRW Riau. Hal ini dikarenakan masih ada item dalam Ranperda yang belum diserahkan yakni terkait dengan lahan gambut.

"Kementerian LHK belum sepenuhnya menyetujui, kita akan coba memberikan penjelasan ulang kenapa Menteri belum mau menyetujui. Kemungkinan bisa jadi berkaitan dengan perlindungan terhadap gambut," jelas Masperi, Rabu (8/11/2017).

Dijelaskan Masperi, ketika penyusunan Ranperda RTRW Riau berdasarkan surat dari Men LHK dengan nomor 903 hal itu tidak disertai dengan arahan alokasi gambut. Sehingga dalam penetapan Ranperda RTRW tidak disertakan tentang alokasi lahan gambut.

"Sebagaimana kita menyusun RTRW awal, bahwasanya surat Men LHK awal 903 kita tidak mengarahkan untuk mengalokasikan gambut. Sementara gambut hari ini menjadi isu nasional, menjadi isu yang harus kita akomodir. Namun demikian kita mencoba untuk memberikan penjelasan ulang, pembahasan ulang terutama yang berkaitan dengan gambut," ungkap Masperi.

Disinggung jika nantinya Menteri tak juga menandatangani SK Ranperda RTRW Riau, apakah akan melalui jalur yang lebih tinggi dengan memasukkan ke Mahkamah Agung (MA), Masperi mengatakan belum sampai pemikiran ke situ. Namun bisa saja akan dilakukan jika tak kunjung ditandatangani setelah pada pembahasan ulang dengan menteri.

"Sekarang ini kita jalani dulu pertemuan pembahasan ulang dengan menteri. Jika tidak juga ditandatangani nanti akan diajukan ke tingkat lebih tinggi, seperti yang disampaikam tadi," tegas Masperi.