PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengirim surat kedua kepada PT Lippo Karawaci, yakni perusahaan induk Hotel Aryaduta Pekanbaru untuk segera mungkin memberikan jawaban atas permintaan Pemprov Riau merubah memorandum of understanding awal.

"Setelah kita kirim surat yang kedua, dan mereka membalas dengan pesan singkat WhatsApp, yang intinya mereka minta waktu dan secepatnya akan diberitahu jawabannya ke kita," kata Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman kepada CAKAPLAH.COM, Senin (18/12/2017).

Selain mengirim surat, sebut Darusman, pihaknya juga telah melakukan koordinasi melalui telfon. Namun kalau sampai akhir tahun 2017 pihak Lippo Karawaci belum memberikan jawaban, maka Pemprov Riau akan memberi warning secepatnya.

Baca: PAD Rp200 Juta Dinilai Tak Masuk Akal, Pemprov Riau Ajukan MoU Baru Hotel Aryaduta

"Mereka (Lippo Karawaci) beralasan saat ini mereka masih menghitung bruto mereka yang perlu kehatian-kehatian. Karena dalam MoU awal tidak gedung, tapi semua aset yang ada di dalam," terangnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemprov Riau telah mengajukan kerjasama baru kepada pihak Hotel Aryaduta Pekanbaru‎. Pasalnya selama ini kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan Aryaduta dinilai sangat kecil yakni hanyua Rp200 juta per tahun.

Permintaan itu pun sudah dibahas bersama Lippo Karawaci. Dimana Pemprov Riau memberikan tiga opsi kepada Lippo Karawaci dari pengasilan bruto Hotel Aryaduta sebesar Rp25 miliar sampai Rp27 miliar per tahun. Opsi pertama Pemprov Riau minta 5-15 persen dari pengasilan bruto Aryaduta.

"Kita menargetkan 4 Desember kemarin harus menandatangani MoU baru. Tapi belum ada jawaban dari pihak Lippo Karawaci," pungkas mantan Kepala Biro Humas Setdaprov Riau ini.