DUMAI (CAKAPLAH) - Warga yang berpropesi sebagai petani pemilik lahan di Rukun Tetangga (RT) 08 dan RT 09 Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Kota Dumai yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maupun sejenisnya setelah lahan perkebunan sawit mereka diserobot PT Satria Perkasa Agung (SPA).

Mereka menuntut pertanggungjawaban Pemko Dumai yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atau sejenisnya itu, untuk 255 hektar kebun sawit milik petani pasca diklaim PT SPA sebagai lahan konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) nomor P.12/menlhk-II.2015 tentang pembangunan hutan tanaman Industri dengan mengandeng kelompok tani lengkung sejahtera Kabupaten Bengkalis.

Hal in disampaikan juru bicara petani sekaligus pemilik lahan yang telah diserobot dan dirusak PT SPA, Khaidir, Kamis (28/12/2017) di lokasi lahan perkebunannya saat berjaga jaga dari alat berat milik PT SPA.

"Kami berharap pemerintah Dumai melek dengan situasi ini. Perusahaan mengaku punya izin, petani juga punya Surat dan sudah menjadi lahan perkebunan dan perkampungan. Kalau kedua-duanya saling ngotot, enggak akan ada penyelesaian. Yang ada justru, petani akan semakin menderita dan bisa jadi ada yang tewas. Sebab perusahaan tak segan-segan menurunkan ratusan security yang dibackup aparat. Sementara petani mau menurunkan apa?" ujarnya.

Diungkapkanya, petani tidak mau lagi bentrok dengan perusahaan meski awalnya petani sempat bentrok dengan perusahaan lantaran mempertahankan kebunnya. Bahkan sejak bulan November 2017, lebih dari 5 alat berat milik perusahaan sudah meluluhlantakkan sebahagian kebun kelapa sawit masyarakat dan sudah lebih dari 70 hektar kebun warga rusak berat. Ada rumah warga yang dihancurkan.

"Kalau legalitas yang dikeluarkan Pemko Dumai melalui Rukun Tetangga (RT) dan Lurah hingga Kecamatan itu benar, otomatis pemerintah turun tangan mengusir perusahaan yang mengklaim lahan tersebut. Tapi kalau tidak, secara langsung sudah melakukan penipuan. Mengeluarkan surat di atas hak orang lain," tegas Khaidir.

Ditambahkanya, setiap warga yang membeli lahan di sana mesti membayar uang pembuatan Surat bukti kepemilikan lahan dari Rp1 juta hingga Rp3 juta rupiah tergantung besar kecil lahan yang dimiliki warga, melalui ketua RT dan juru ukur serta penandatanganan bukti kepemilikan di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Biar masalah ini tidak berlarut-larut, kata Khaidir yang didampingi Sutrisno, petani meminta aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat Kota Dumai untuk menelusuri aliran uang pembuatan surat dan fee transaksi tadi. Lalu pemerintah membentuk tim investigasi menelusuri asal muasal surat yang dimiliki oleh PT SPA yang mengakui diperoleh dari Menteri Kehutanan dan Kabupaten Bengkalis tapi bukti kepemilikan fisik di keluarkan oleh pemerintah Kota Dumai yang kini dipegang warga.

"Selagi semua itu berproses, sebaiknya aparat penegak hukum bersama Pemko Dumai mengeluarkan surat pernyataan status quo atas lahan yang diklaim oleh perusahaan. Biar semuanya jelas. Pemerintah dan aparat penegak hukum jangan tajam ke bawah, jangan hanya masyarakat yang disalahkan. Ingat, masyarakat di sana bukan petani penggarap, tapi pembeli lahan. Kalau kelurahan tidak bisa mengeluarkan surat, petani enggak akan berani membeli lahan di sana," jelasnya.

Sementara itu, sesuai dari catatan media ini Camat Bukit Kapur Syamsir Amran Ssos telah berusaha melakukan mediasi mulai dari Ketua RT 09 hingga lurah mengenai terjadinya perusakan lahan. Hal hasil menemukan pihak perusahaan PT SPA dengan masyarakat, tetapi gagal. Karena pihak perusahaan mengklaim lahan itu masuk ke konsesi milik mereka sesuai izin dan petunjuk dari Kelompok Tani Lengkung Sejahtera Kabupaten Bengkalis sesuai Mou yang telah ditangani kedua pihak mengenai lahan seluas 1770 Ha. Lahan itu terbagi dua wilayah yakni lebih kurang 524 Ha area tanaman kehidupan sosial (masyarakat) dan 1.246 Ha tanaman kelola produksi yang melibatkan masyarakat melalui Kelompok Tani Lengkung Sejahtera dengan sistem bagi hasil.

Mendengar permasalahan tersebut, keributan pun pecah, warga menolak tawaran dan kesepakatan yang telah merugikan petani pemilik lahan di RT09 dan RT08 Kelurahan Gurun Panjang. Karena secara tidak langsung pihak perusahaan memaksa para petani merelakan perkebunan sawitnya yang menghasilkan dengan jerih payah menjadi lahan akasia dengan istilah tanaman kehidupan.

Pada kesempatan itu, Syamsir mengambil kebijakan dengan menunda pertemuan dua minggu setelah kejadian tersebut, dengan menghadirkan pihak hukum, pihak manajemen perusahaan yang bisa membuat kebijakan dan Kelompok Tani Lengkung sejahtera dan perwakilan masyarakat. Selama proses ini perusahaan dilarang untuk beroperasi dan masyarakat tidak boleh bercocok tanam.

Pihak Perusahaan PT Satria Perkasa Agung yang diwakili Sunarwan dan Cillmaglien menyetujui permintaan Camat Bukit Kapur itu.