JAKARTA (CAKAPLAH) - Pemerintah kerajaan Arab Saudi memungut pajak 5 persen dari penduduknya terhadap sebagian besar barang dan jasa.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memastikan biaya umrah dan haji akan ikut naik seiring dengan pungutan pajak diberlakukan pemerintah Arab Saudi.

Mengingat pajak berlaku bagi hampir seluruh kebutuhan di Arab Saudi, seperti makanan, minuman, dan pelayanan.

"Karenanya, sudah bisa diperkirakan, biaya umrah dan haji tentu akan mengalami penyesuaian kenaikan karena adanya lima persen itu," kata Lukman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2017).

Namun, Lukman belum bisa mengumumkan seberapa besar adanya pajak dengan kenaikan biaya umrah dan haji di Indonesia. Dia masih harus berdiskusi dengan Komisi VIII DPR untuk menyepakati besaran biaya khususnya haji.

"Kita sedang mendalami seluruh komponen biaya perjalanan ibadah haji 2018 yang sebentar lagi akan kami sampaikan ke Komisi VIII DPR untuk dibahas bersama besok. Kalau pajaknya 5 persen ya kita harap kenaikannya tidak terlalu jauh dari itu," ucap Lukman.

Sebelumnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) justru memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pertama kalinya pada awal 2018. Pungutan pajak sebesar 5 persen itu diterapkan di sebagian besar barang dan jasa.

Pajak dikenakan untuk bensin, solar, makanan, pakaian, dan tagihan listrik. Sedangkan hotel sudah dikenakan PPN. Namun perawatan medis, layanan keuangan, dan transportasi umum dibebaskan dari daftar pajak tersebut.