PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, Kampar, Riau segera mengeksekusi 2.823 hektare lahan perkebunan sawit yang selama ini dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V di kawasan Sei Batu Langkah Desa Sei Aguh Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Perintah eksekusi ini dilakukan pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan perusahaan kelapa sawit negara PTPN V.

"Ya, Senin 29 Januari 2018 lahan itu akan dieksekusi oleh PN Bangkinang," ungkap Ketua Umum LSM Riau Madani, Surya Darma Hasibuan, Kamis (26/1/2018) kepada CAKAPLAH.COM.

Menurut Surya, saat ini persiapan untuk eksekusi lahan yang sebelumnya disebut sebagai kawasan hutan itu sudah matang. Sejumlah alat berat untuk membabat tanaman sawit sudah disiagakan dan segera dikirim ke lokasi eksekusi.

"Alat berat untuk menumbangkan sawit sudah kita siapkan. Kita juga berkoordinasi dengan pihak PN yang akan mengeksekusi ini nantinya," terang Surya.

Sebagaimana diketahui  sebelumnya, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan perusahaan kelapa sawit negara PTPN V, terkait kepemilikan kebun perusahaan seluas 2.823,50 hektare di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang diduga oleh LSM Riau Madani karena telah mencaplok kawasan hutan.

Surya menjelaskan penolakan PK dari PTPN V tertuang pada Putusan MA tanggal 23 Februari 2016 dengan nomor perkara 608 PK/PDT/2015 dengan amar putusan ditolak. Dengan begitu, ia mengatakan putusan MA tersebut menguatkan gugatan Riau Madani yang juga telah menang di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa kebun sawit seluas 2.823, 50 hektare tersebut dibangun PTPN V di kawasan hutan produksi terbatas, tanpa izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan.

"Dengan putusan MA ini, maka kebun sawit itu seharusnya dibongkar karena menyalahi hukum," ujarnya.

Ia menjelaskan, LSM Riau Madani melakukan gugatan pelanggaran kebun sejak 2013 ke Pengadilan Negeri Bangkinang, Kabupaten Kampar. LSM yang bergerak bidang lingkungan hidup ini melakukan gugatan atas penguasaan lahan perusahaan negara itu seluas 2.823,50 hektare (ha) di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau.

Dasar gugatan itu karena berdasarkan peta merupakan kawasan hutan produksi terbatas, yang oleh PTPN V dijadikan perkebunan sawit untuk bermitra dengan masyarakat setempat dalam program Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Dengan bermodalkan surat keterangan masyarakat adat setempat, perusahaan plat merah itu membangun perkebunan sawit inti untuk PTPN V dan sebagian milik masyarakat (plasma).

"Untuk menjadikan lahan hutan menjadi perkebunan sawit harus ada izin pelepasan dari Kementerian Kehutanan. Tahun 2004 lalu, permohonan PTPN V ditolak Kemenhut, tapi tetap saja dijadikan perkebunan sawit," ujarnya.

Pada gugatan di PN Bangkinang tahun 2013, Riau Madani menang dan terus berlanjut sampai ke Pengadilan Tinggi Riau. Sampai ke tingkat kasasi, PTPN V terlambat mengajukan memori ke MA, sehingga terpaksa melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang hasilnya kini ditolak MA.

Setelah adanya putusan PK tersebut, lanjutnya, maka hasil putusan PN Bangkinang harus dijalankan pihak perusahaan. Putusan PN Bangkinang menyebutkan, supaya tergugat mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa sebagaimana fungsinya sebagai status kawasan hutan.

Kemudian, PTPN V juga diperintahkan untuk melakukan penebangan pohon kelapa sawit seluas 2.823,50 Ha itu karena peruntukan lahan tersebut adalah untuk hutan tanaman industri.