PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik membahas evaluasi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Riau tahun 2014-2019.

Dalam forum itu, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dan tamu undangan lainnya juga diberikan kesempatan memberikan masukan, saran dan kritikan atas RPJMD tersebut.

Tengku Lukman Jaafar, tokoh masyarakat Riau kepada CAKAPLAH.COM menyoroti soal pemerataan pembangunan yang dinilai masih perlu menjadi catatan Pemprov Riau.

"Kita ingin Riau ini lebih maju dan sejahtera rakyatnya. Terutama terkait pemerataan pembangunan dan menggali potensi alam Riau, sehingga bisa memberikan manfaat bagi rakyat," ujarnya.

Memang, lanjut dia, pemerataan itu sulit tercapai karena keadaan alam Riau tidak sama atau berbeda-beda. Terutama daerah pesisir Riau seperti Indragiri Hilir, Meranti, Pelalawan, Rohil, Bengkalis dan Dumai.

"Memang akses jalan di wilayah pesisir ini sulit dibangun karena gambut. Kalaupun dibangun membutuhkan biaya besar," kata mantan Sekdaprov Riau ini.

Begitu juga sektor pendidikan, melihat pemaparan gubernur Riau di forum konsultasi publik, Tengku Lukman menilai masih banyak sekolah dasar kondisinya hampir 28 persen rusak.
Kemudian juga keberadaan guru-guru di desa kurang kompetensi dibanding di daerah perkotaan.

Meski begitu, Lukman Jaafar mengatakan program pembangunan Pemprov Riau sejauh ini sudah bagus. Namun yang terpenting hasilnya ada tidak yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Kalau programnya sudah direncanakan dengan baik, tinggal ke depan merealisasikan. Memang kita harapkan adanya pemerataan pembangunan yang dirasakan masyarakat dan daerah," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman saat dikonfirmasi terkait perihal itu mengakui, memang para tokoh masyarakat Riau menceritakan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, lama sekolah, pembangunan infrastruktur yang belum merata.

"Itu memang saya akui, karena saya sudah jalan keliling Riau. Kendalanya semuanya masalah infrastruktur, tapi bukan berarti infrastruktur tidak kita bangun. Malah kita terus membangun," pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.

"Tapi Riau ini kan luas. Walaupun hanya 2 kota dan 10 kabupaten, tapi luas Riau mencapai 101 ribu lebih kilometer persegi, dengan kondisi lahan 54 gambut. Memang yang belum merata itu tetap dibagian pesisir, khususnya kecamatan yang berada di pulau paling pinggir. Kita akui itu," ungkapnya.

Namun demikian, sebut gubernur, Pemprov Riau tetap berusaha melakuka pemerataan pembangunan. Karena secara anggaran, tahun 2017 lalu SMA/SMK sudah diserahkan ke provinsi. Jadi kabupaten/kita tidak perlu memikirkan itu lagi.

"Kalau SD dan SMP itu kan masih kewenangan kabupaten/kota. Tapi daerah dari 2014-2017, bantuan keuangan provinsi itu sudah Rp3,5 triliun yang disalurkan ke kabupaten/kota  Sebenarnya kabupaten/kota dapat terbantu dengan bantuan keuangan provinsi itu," tukasnya.