PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Riau selama Arsyadjuliandi Rachman cuti untuk mengikuti Pemilihan Gubernur Riau hingga Juni 2018 mendatang.

Untuk itu, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Wan Thamrin Hasyim untuk dapat memimpin perbaikan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TKLHK) di Riau dengan menjalankan Pergub Riau nomor 5/2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, GNPSDA KPK, rekomendasi Pansus Monev Perizinan DPRD Riau 2015 dan melibatkan publik dalam pembahasan KLHS untuk RTRWP Riau 2017 - 2037.

Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah mengungkapkan, untuk menghentikan penyebab bencana ekologis di Riau, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Plt Gubri adalah membentuk tim perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang bertugas menjalankan Pergubri nomor 5 tahun 2015 yang memuat 16 rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Fokus utama rencana aksi diantaranya yaitu perbaikan kebijakan perlindungan di kawasan rawan kebakaran, pelaksanaan evaluasi konsesi, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam resolusi konflik, penguatan legislasi, pengawasan berjenjang terhadap perusahaan pemegang izin konsesi, pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan (pembentukan MPA), dan dukungan pembukaan lahan tanpa bakar dan insentif," ujarnya, Kamis (15/2/2018).

Kegiatan dari renaksi tersebut berupa penetapan wilayah kawasan gambut dalam sebagai kawasan lindung RTRW provinsi dan kabupaten, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang terdapat gambut di konsesinya, memastikan tata kelola air perusahaan agar tetap basah dan mengevaluasi luasan konsesi perusahaan yang terbakar kawasannya, penutupan kanal di Sungai Tohor untuk menjaga gambut tetap basah sesuai komitmen Presiden Joko Widodo dan Peningkatan SDM Pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik di 17 konsesi hasil audit.

Selain itu juga dilakukan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara detail terkait pencegahan karhutla, penegakan hukum administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan hasil audit, penguatan sistem dan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pemegang konsesi serta optimalisasi sistem koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Membentuk sistem evaluasi hasil Audit dan Pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Hal ini dengan dibentuk dan diberdayakannya Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap kawasan rawan kebakaran terutama di 17 perusahaan yang diaudit sesuai dengan yang dihasilkan SPDMKHL.

Kegiatan lainnya berupa dukungan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan insentif. Menyediakan sarana prasarana PLTB bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ekonomis dan penyediaan anggaran khusus dan akses yang memadai dari APBD Provinsi/ APBD Kabupaten untuk kegiatan pencegahan karhutla.

"Butir-butir Renaksi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan hingga saat ini; salah satu poin renaksi vital yang tidak dilaksanakan ialah penetapan kawasan gambut dalam sebagai kawasan lindung dalam RTRWP Riau. Padahal Gubernur Riau pada acara-acara formal terus mengatakan akan tetap melaksanakan Pergub," lanjut Woro.

Selanjutnya, 19 Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) KPK yang disusun sejak 2014 untuk perbaikan tata kelola sektor hutan, kebun dan tambang.

Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi, penataan perizinan kehutanan dan perkebunan, perluasan wilayah kelola masyarakat, penyelesaian konflik kawasan hutan, penguatan instrumen lingkungan hidup dalam perlindungan hutan dan membangun sistem pengendalian anti korupsi.

Lalu, rekomendasi panitia khusus monitoring dan evaluasi perizinan HGU, IUP, IUPHHK-HT/HA/RE/BK, HTR, IU Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan (AMDAL, UPL-UKL) dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak serta penertiban perizinan dan wajib pajak Provinsi Riau DPRD Provinsi Riau 2015.