PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau meminta kabupaten/kota untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kilogram (Kg).

"Kalau kita ingin tertib, setiap penyaluran distribusi elpiji subsidi dari agen ke pangkalan pemerintah daerah harus tahu," kata Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Riau ini kepada CAKAPLAH.COM, Sabtu (17/2/2018).

Lahkah tersebut, lanjut Ahmad Hijazi, agar diketahui berapa distribusi harian elpiji di setiap pangkalan. Misalnya di Pekanbaru ada 1.000 pangkalan, tentu pemerintah kota Pekanbaru harus tahu kapan saja jadwal distribusinya.

"Dari situ kita bisa monitor kemana saja elpiji 3 Kg itu didistribusikan. Kira-kita ada tidak yang di luar pangkalan atau ada tidak yang sampai ke pengecer," ujarnya.

Menurut mantan Kepala Disperindag  Kota Batam ini, pangkalan itu merupakan titik serah terakhir dari distribusi elpiji. Jadi tidak ada sebenarnya pangkalan menjual gas elpiji 3 Kg ke pengecer atau warung.

"Itu jelas tidak dibenarkan dalam tatanan distribusi elpiji yang disubsidi pemerintah pusat. Dan itu tugas pemerintah daerah untuk memonitor, kalau ada pangkalan  yang bandel silahkan cabut izin operasinya," tegasnya.