Sabtu, 18 September 2021

Breaking News

  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!
Yamaha 17 September 2021

Menteri LHK Terbitkan Peraturan Pelaksanaan PP Gambut
Jum'at, 24 Februari 2017 12:13 WIB
Menteri LHK Terbitkan Peraturan Pelaksanaan PP Gambut

(CAKAPLAH) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menandatangani empat Peraturan Menteri dan dua Keputusan Menteri sebagai bagian penting dari pelaksanaan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Keempat Peraturan Menteri tersebut adalah Peraturan Menteri LHK (PermenLHK) tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, PermenLHK tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, PermenLHK tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, dan PermenLHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan HTI.

Sedangkan dua Keputusan Menteri tersebut adalah Keputusan Menteri LHK (KepmenLHK) tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan KepmenLHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Diterbitkannya empat PermenLHK dan dua KepmenLHK ini menunjukkan konsistensi Pemerintah dalam rangka melakukan upaya-upaya intensif dalam perlindungan dan pengelolaan gambut, guna menghindari berulangnya terjadi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang telah menyebabkan kerugian nyata bagi Pemerintah dan rakyat Indonesia.

"Ibu Menteri Dr Siti Nurbaya telah menandatangani empat PermenLHK dan dua KepmenLHK baru sebagai bagian penting dari pelaksanaan PP 57/2016, sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. Inti dari aturan-aturan baru ini adalah perlindungan Ekosistem Gambut," Sekretaris Jenderal KLHK Dr Bambang Hendroyono menjelaskan dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (Rabu, 22/2/2017).

Selain Sekjen, jumpa pers juga dihadiri Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Prof Dr San Afri Awang, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dr Putera Parthama.

Dirjen PPKL Karliansyah menjelaskan, "Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan upaya-upaya perlindungan fungsi Ekosistem Gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, diperlukan langkah-langkah perlindungan agar fungsi ekologis Ekosistem Gambut dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga."

Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional mencakup fungsi lindung seluas 12.398.482 hektar dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 hektar. "Dengan terbitnya Peta KHG dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut ini, maka kedua produk hukum ini merupakan acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional," ujar Karliansyah.

Dirjen PTKL Prof San Afri Awang menjelaskan salah satu poin penting dalam PermenLHK baru ini adalah tentang Kubah Gambut yang disebutkan merupakan bagian dari Ekosistem Gambut yang berfungsi lindung, termasuk Kubah Gambut dalam areal izin usaha. "Ini poin penting yang menerjemahkan arahan Bapak Presiden untuk secara bertahap mengembalikan Kubah Gambut di Kawasan Budidaya menjadi fungsi lindung," ujar San Afri.

Bagaimana jika Kubah Gambut berada dalam areal usaha yang telah dibudidayakan? San Afri menegaskan, "Dalam PermenLHK ini jelas diatur bahwa Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang telah dibudidayakan dilarang ditanami kembali setelah pemanenan dan wajib dilakukan pemulihan."

San Afri mengungkapkan, seluas 4,2 juta hektar Kubah Gambut di Pulau Sumatera, lebih dari 90% berada di dalam Kawasan Budidaya. Sedangkan dari seluas 2,9 juta hektar Kubah Gambut seluas di Pulau Kalimantan, lebih dari 60% berada di dalam Kawasan Budidaya.

"Ketika kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, areal gambut terbakar yanb sulit dipadamkan adalah areal Kubah Gambut. Dengan fakta bahwa komposisi mayoritas Kubah Gambut berada di Kawasan Budidaya, sehingga sangat wajar arahan Bapak Presiden untuk perlindungan Kubah Gambut di Kawasan Budidaya menjadi fungsi lindung," tegas San Afri.

Dirjen PHPL Dr Putera Parthama menjelaskan bahwa pasca ditetapkannya Peta Fungsi Ekosistem Gambut, maka pemegang izin usaha kehutanan (HPH, HTI, dan RE) wajib mengacu Peta tersebut untuk melakukan perubahan tata ruang dan revisi RKU.

"Ditjen PHPL akan segera mengundang pemegang izin usaha kehutanan untuk segera melakukan perubahan tata ruang dan revisi RKU dengan mengacu Peta Fungsi Ekosistem Gambut. Untuk izin usaha yang arealnya berupa gambut dan masuk dalam zonasi Peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, maka perubahan tata ruangnya menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut," jelas Putera.

Pemerintah, lanjut Putera, juga telah menyiapkan mekanisme solusi alternatif terhadap potensi dampak kebijakan Pemerintah mengenai perlindungan Ekosistem Gambut ini terhadap keberlangsungan dunia usaha, yang dituangkan dalam PermenLHK revisi dari P.12/2015 tentang Pembangunan HTI.

"Pemegang izin HTI yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40% ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (land swap). Nanti akan diatur dengan PermenLHK tersendiri tentang land swap ini," ungkap Putera.

Bambang menjelaskan bahwa penyusunan PermenLHK baru ini telah melalui proses diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak relevan guna memperkuat substansi aturan yang membawa semangat perlindungan terhadap Ekosistem Gambut. "KLHK telah menempuh proses diskusi dan konsultasi dengan para pihak relevan dalam memperkuat substansi dalam PermenLHK ini. Semangatnya adalah, perlindungan nyata bagi Ekosistem Gambut," pungkas Bambang.

Editor : Hadi
Kategori : Lingkungan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Senin, 13 September 2021
Kata NasDem Jika Amandemen Terbatas UUD 1945 Dilakukan, Malah Akan Buka Kontak Pandora
Kamis, 19 Agustus 2021
Tak Ingin Partainya dan MKD Dianggap Disfungsi, Junimart Pastikan Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Arteria
Selasa, 17 Agustus 2021
Ajak Rakyat Merdeka Dari Pandemi, Aboebakar: Selalu Ada yang Berkhianat Seperti Korupsi Bansos
Sabtu, 14 Agustus 2021
Anggota DPR Ini Sebut Kebijakan PPKM Bawa Indonesia Keluar dari Puncak Kasus Covid-19

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 17 September 2021
Latihan Perang Kota, Sat Brimob Polda Riau Beraksi di Mal SKA Pekanbaru
Jumat, 17 September 2021
Dekranasda dan PKK Siak Berikan Mesin Cuci untuk Ponpes Darul Hupaz
Jumat, 17 September 2021
Duet Alfedri-Putra Berhasil Juarai Turnamen Tenis PU Tarukim Siak Cup 2021
Jumat, 17 September 2021
Ciptakan Lingkungan Belajar Berkualitas, PKG PAUD Rumbai Gelar Bimtek

Serantau lainnya ...
Jumat, 17 September 2021
Cara Pakai Aplikasi PeduliLindungi untuk Masuk Bioskop
Jumat, 10 September 2021
Pemuda Pancasila Turunkan 22 Kadernya untuk Bantu Pemerintah Tangani Covid-19
Selasa, 07 September 2021
Binatang Kesepian di Jerman Pakai Aplikasi Kencan Tinder Temukan Pemilik Baru
Selasa, 24 Agustus 2021
Jam Tangan Pria Bermerek yang Sayang Anda Lewatkan

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...
Kamis, 26 Agustus 2021
Mau Investasi Kripto? Ini Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dan Ethereum yang Perlu Diketahui
Selasa, 17 Agustus 2021
PT CDI Siap Koneksikan Jaringan Internet Seluruh Kecamatan di Pelalawan
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 26 Agustus 2021
Agar Paru-Paru Kuat saat Terserang Covid-19, Rajin Konsumsi 4 Bahan Makanan Ini
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 15 September 2021
Inovatif, Mahasiswa KKN Unri Buat Handsanitizer Touchless untuk Masyarakat
Selasa, 14 September 2021
Tim PTDM UMRI Diseminasikan Dehydrator Betel Nut kepada Petani Desa Tanjung Alai Kampar
Senin, 13 September 2021
Mahasiswa Umri Ajarkan Pelaku UMKM Bencah Lesung Cara Packing dan Branding Produk
Jumat, 10 September 2021
Kerjasama dengan BI, Fekonsos UIN Suska Riau Gelar Kuliah Umum

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

HUT TNI AL 10 September 2021 - DPRD Riau
Terpopuler

03

05

HUT RI Ke-76 - APRIL
Foto
DPRD 1
DPRD 2
Jumat, 17 September 2021
Rizky Billar Jawab Isu Lesti Kejora Hamil Duluan, Muncul Isu Nikah Siri
Kamis, 26 Agustus 2021
Istri Buka Suara Soal Kabar Epy Kusnandar Pindah Agama
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah

Selebriti lainnya ...
DPRD 3
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Permata
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah
Selasa, 24 Agustus 2021
Rumah Yatim Salurkan Ratusan Paket Alquran dan Kitab ke Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban

Religi lainnya ...
PCR 3 Agustus 2021
Indeks Berita
HUT Riau 9 Agustus 2021 - SitiBhayangkara 2021 CAKAPLAHPelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakUIR 2021HUT Pekanbaru ke-237Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRDIdul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www