BANGKINANG (CAKAPLAH) - Tak menunggu lama, di tengah berlangsungnya hearing (rapat dengar pendapat) antara ratusan guru dan tenaga teknis honorer K2, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri langsung instruksikan Komisi II DPRD Kampar untuk menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan membawa Koordinator Forum Honorer K2 Kampar.

"Kalau pak kadis tak siap, saya siap bawa guru ke Jakarta tapi tidak semua. Yang mewakili saja, tiket pesawat, hotel dan biaya maka saya tanggung," ungkap Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri.

Pria yang akrab disapa Ongah Fikri ini mengungkapkan, persoalan honorer K2 sangat ia pahami sebab ia mengawalnya sejak awal. Ia juga siap mendampingi Kadis Dikpora Kampar untuk mengawal perjuangan ini.

Ia juga minta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (sebelumnya BKD) Kampar untuk menginventarisir tenaga honorer K2 dan jangan sampai tertinggal.

Dalam pertemuan ini Fikri juga tak menampik dugaan permainan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN.

"Karena banyak titipan, maka yang tua tertinggal. Ada kakaknya lah, ada adeknya lah, ada hantu blaunya lah. Saya sudah ingatkan. Ini ada titipan ini pak ketua. Saya tak enak. Jangan korbankan yang sudah lama mengabdi," ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kampar ini.

Kepada Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Fikri mengingatkan jangan hanya mengurus proyek lagi. "Urus masalah guru ini, ini masa depan bangsa. Ngurus proyek ini sudah ada orang-orangnya. Nanti dibilabg lagi sibuk pak ke lokasi urus proyek, jangan sampai begitu," beber Fikri lagi.

Ia minta Kadis Dikpora segera rapat dengan jajaran dan prioritaskan guru-guru honorer yang saban hari mengajar untuk diperjuangkan menjadi ASN.

Sekretaris Komisi II DPRD Kampar Hendra Yani dalam pertemuan itu menyampaikan,
Kemenpan RB saat ini sedang menyusun road map dengan DPR RI sehubungan tenaga honorer K2 di Indonesia yang berjumlah 449 orang.

Roadmap ini berkaitan regulasi yang akan diambil terhadap 440 ribu tenaga honorer  yang tercecer di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, ada dua opsi yang akan dilaksanakan. Pertama pengangkatan tenaga honorer K2 harus tuntas pada tahun 2019. Namun di satu pihak menginginkan pengangkatan melalui tes umum dan pihak kedua, menginginkan pengangkatan langsung dengan pertimbangan masa  pengabdian dan umur tenaga honorer, maka diangkat tanpa melalui tes.

"Kita harus ke Kemenpan RB. Bagaimana hari ini proses itu berjalan," terang Ketua DPC PPP Kampar ini.

Mengenai adanya dugaan permainan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN sebagaimana disampaikan salah seorang perwakilan tenaga honorer, Hendra Yani mengatakan jika ada permainan dinas atau badan maka laporkan ke DPRD Kampar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Santoso dalam hearing ini menyatakan siap memperjuangkan nasib guru dan tenaga teknis honorer untuk segera diangkat menjadi ASN.

Ia mengakui peran guru honorer di Kabupaten Kampar sangatlah vital. "Kalau tak ada guru kontrak dan honor, Kampar akan kelabakan. Terutama di pelosok, kalau di kota amanlah," beber mantan Kepala BPBD Kampar yang sebelumnya juga berlatar belakang sebagai guru dan kepala sekolah tersebut.

Ia mengaku pihaknya sudah mengiventarisir data tenaga honorer dan datanya sudah ia pegang. "Kawan-kawan DPRD akan meluangkan waktu, Insya Allah Dinas Pendidikan, tapak tangan tak cukup nyiru kami tadahkan," ulasnya.

Ia minta guru honorer berdo'a dan sholat tahajjud agar keinginan ini terkabul. "Ketua berangkat saya Berangkat. Saya, ketua dan anggota dewan siap berjuang," tegas Santoso.

Dalam pertemuan ini ia juga menyampaikan banyak problematika di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Di banyak desa terisolir guru berstatus PNS/ASN sangat minim dan banyak mengandalkan tenaga guru tamatan SLTA, bahkan kepala sekolah ada yang golongannya 2B.

Ia juga menyebutkan banyak guru yang belum sertifikasi karena belum memiliki NUPTK.

Dari pantauan di ruang Banggar DPRD Kampar, ratusan guru dan tenaga teknis honorer mendatangi DPRD Kampar, Senin (9/4/2018). Mereka minta keadilan agar diangkat menjadi ASN.

Banyak diantara mereka guru perempuan yang membawa anak kecil. Anak mereka dibawa ke dalam ruangan Banggar DPRD Kampar tempat digelarnya hearing. Ruangan ini tampak penuh sesak dan pengab karena pendingin ruangan rusak.