Bahkan, Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengklaim belum melihat ada patok-patok lahan Tol Pekanbaru-Dumai yang akan diselesaikan BPN.
"Kita terus melakukan percepatan ada beberapa hal yang belum diselesaikan dan sudah sekian tahun mangkrak. Persoalannya ada pada trase yang keliru, karena belum ada patok-patok lahan oleh PU, hanya ada beberapa ruas dan tidak signifikan," tegas kepala Kanwil BPN Riau, Lukman Hakim.
Dijelaskan Lukman yang baru menjabat tiga minggu di Provinsi Riau, dengan jadwal rencana ground breaking yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi pada Desember mendatang, pihaknya telah melakukan scedule untuk penyelesaian pembebasan lahan masyarakat, yang terkena pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai.
Termasuk kesiapan keuangan dari Kementerian PU Pera. Dari hitungan pihaknya anggaran yang sudah disiapkan untuk lahan tol Pekanbaru-Dumai sebesar Rp1,5 Triliun.
"Anggaran sudah disiapkan, begitu pendataan lahan selesai langsung dibayarkan. Tadi itu anggaran yang tersedia Rp1,5 triliun. Sedangkan untuk lahan yang masih dalam pengadilan sudah dititipkan, pembangunan tol tetap berjalan," tegasnya.
Untuk penghitungannya pembebasan lahan telah ditetapkan melalui tim apraisal. Sehingga berapa yang disepakati dan besaran ganti rugi yang diterima. Bahkan harganya bukan sesuai dengan NJOP lagi.
"Ini namanya bukan ganti rugi tapi ganti untung," tutup Lukman.
Untuk diketahui, pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai, sudah bertahun-tahun tidak juga selesai baik oleh Pemerintah Provinsi Riau sendiri maupun dari BPN. Dijadwalkan Presiden pada bulan Desember mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Anti korupsi Internasional (HAKI), akan langsung meresmikan ground breaking tol Pekanbaru-Dumai. (ck3)
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Politik |