PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengambil alih penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kepada  PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta, Kamis (5/1/2017), selanjutnya Kejati membentuk tim khusus. Pengambilalihan perkara ini dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis untuk mempermudah proses penyelidikan.
Ditambah Sugeng, saksi-saksi untuk perkara ini banyak berdomisili di luar Riau, terutama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kalau ditangani Kejati, saksi hanya datang ke Pekanbaru dan tak perlu ke Bengkalis. Tim khusus yang terdiri dari Jaksa di Kejati Riau dan Kejari Bengkalis akan mulai bekerja pada awal pekan mendatang.
Dugaan TPPU ini berawal dari penyertaan modal. Pemkab Bengkalis ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BLJ sebesar Rp300 miliar. Dana dialokasikan untuk pembangunan dua unit pembangkit listrik di Lubuk Bakul Bengkalis. Dalam perjalanannya, dana itu malah disalahgunakan untuk keperluan lain. PT BLJ menyalurkan dana ke sejumlah anak perusahaan, seperti dealer sepeda motor gede (Moge) di Kota Bogor, Jawa Barat, pendirian sekolah di Jalan Arifin Ahmad dan lainnya.
Dalam kasus tindak pidana korupsi,  Direktur Utama PT BLJ, Yusrizal Andayani serta staf ahli Direktur, Ari Suryanto sudah divonis bersalah. Makamah Agung (MA) RI Nomor 263 K/Pid.Sus/2016 tanggal 16 Mei 2016 memutuskan menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa Yusrizal. Dalam putusanya, MA menghukum idana penjara lima tahun penjara, uang Pengganti sebesar Rp69,9 miliar, subsiderb 5 tahun penjara.
Putusan MA ini  memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr tanggal  3 September 2015 yakni penjara 9 tahun, denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Yusrizal juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp11,3 miliar lebih atau subsider 3 tahun penjara. Sementara Ari Suryanto divonis penjara 8 tahun, denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dikenakan uang pengganti kerugian negara  Rp400 juta  subsider 8 bulan penjara.
Kasus ini juga menjerat mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, mantan Sekdakab. Burhanudin, Kepala Inspektorat Muklis, dan komisaris  Ribut Susanto. Mereka masih dalam proses persidangan.*