PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kinerja DPRD Riau selama 2016 terbilang cukup mengecewakan. Pasalnya, dengan dibekali anggaran melimpah dibanding satker pemerintah yang lain, lembaga legislatif ini hanya mampu menyelesaikan delapan dari 35 perda yang ditargetkan.

Artinya, masih terdapat 27 usulan Ranperda baik usulan legislatif ataupun eksekutif yang tak bisa dituntaskan DPRD Riau selama tahun anggaran 2016.

Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Sumiyanti mengakui, minimnya produk perda selama 2016 merupakan tanggungjawab lembaga DPRD Riau secara keseluruhan.

Pasalnya, untuk pembentukan Perda, DPRD sudah membentuk Panitia Khusus yang bertugas melakukan studi banding hingga menggodok Ranperda menjadi Perda.

"Ini merupakan tanggungjawab lembaga DPRD Riau, seperti pimpinan yang ada di DPRD, jadi bukan hanya tanggungjawab BP2D," kata, Sumiyanti.

Selama 2016 lalu, DPRD Riau dibekali anggaran melimpah hingga Rp425 miliar. Jumlah itu lebih besar dari Sekretariat Daerah (Setda) Riau yakni Rp321 miliar.

Sebagai data tambahan, untuk pembuatan produk Perda, berawal dari usulan masing-masing Komisi. Usulan itu disampaikan ke BP2D atau Badan Legislasi (Banleg). Setelah itu disampaikan ke pimpinan dewan, lalu disampaikan melalui Badan Musyawarah.

Usai dibahas di Banmus, usulan tersebut diputuskan dan disampaikan dalam rapat paripurna. Setelah itu, barulah dibentuk Pansus (Panitia khusus).

Pansus inilah nanti yang akan melakukan rancangan dan penggodokan, dan diserahkan ke masing-masing fraksi. Setelah selesai di sampaikan ke pimpinan.  

Dari pantauan di gedung DPRD selama ini, pembahasan Ranperda oleh Pansus ramai dihadiri anggota ketika akan melakukan Studi Banding (Stuban), namun sepulangnya dari Stuban pembahasan Ranperda minim dihadiri anggota Pansus.