PEKANBARU (CAKAPLAH) - Berkurangnya jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat Pemerintah Provinsi Riau harus 'mengencangkan ikat pinggang' dalam menjalankan kegiatannya.
Salah satunya dengan melakukan rasionalisasi anggaran disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengutamakan anggaran untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Riau, Darusman mengatakan, kebijakan rasionalisasi ini sudah disampaikan kepada seluruh Satker Pemprov Riau.
"Rasionalisasi ini sasarannya kepada kegiatan yang dianggap tidak begitu penting, guna penghematan anggaran agar dapat dipergunakan untuk yang lebih penting misalnya infrastruktur," ungkapnya, Jumat (10/3/2017)
Dijelaskannya, beberapa kegiatan yang terkena dampak rasionalisasi seperti perjalanan dinas pejabat. Terutama perjalanan dinas keluar Riau.
"Contoh seperti perjalan dinas untuk melakukan koordinasi ke Pemerintah pusat yang sebelum nya berangkat sampai 3 orang, mungkin cukup 1 orang saja sehingga bisa hemat dari SPPD dua orang lainnya," tukas Darusman.
Berapa persentase rasionalisasi dan pemangkasan anggaran tersebut, Darusman menyebut masih akan dibahas lagi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau.
"Itu masih dihitung oleh Bappeda untuk merasionalisasinya. Hari Minggu ini rencananya ada rapat terkait itu, "cakapnya.
Rasionalisasi yang dilakukan Pemprov Riau tentu sangat kontras dengan polemik pengadaan Tenaga Pengaman untuk 65 Anggota DPRD Riau.
Disaat kinerja DPRD Riau disorot karena tahun lalu gagal mencapai target Prolegda dan banyaknya anggaran tak terserap, kini malah diusulkan mendapat tenaga pengamanan.