SELATPANJANG (CAKAPLAH) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, mengimbau semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih gencar mengusulkan program kegiatannya kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meraih dana APBN.

Kepulauan Meranti bersama 13 Provinsi dan 41 Kabupaten Kota lainnya di Indonesia  masuk dalam daerah perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi. Namun sayangnya usulan yang masuk ke Kementerian terkait masih minim.

Diceritakan Wakil Bupati, sesuai data yang diperoleh saat mengikuti Rakor BNPP di Hotel Borobudur Jakarta beberapa bulan lalu, usulan Kabupaten Meranti yang masuk tergolong kecil, tidak seperti Kabupaten Inhil yang dapat bantuan pembangunan kantor Bupati sebesar RP250 M. Begitu juga Kabupaten Pelalawan Rp120 M untuk rehap kantor.

"Dan sayangnya Meranti belum mengajukan untuk Kantor Bupati, Kejari, Pengadilan Negeri, Dandim, begitu juga dengan kantor Kecamatan di Pulau Merbau, dan 7 Kecamatan belum memiliki Kantor Polsek dan lainnya. Ini harus menjadi perhatian kita, termasuk juga infrastruktur jalan dan lainnya," ucap Wakil Bupati ketika menggelar dialog bersama pihak BNPP di Aula Kantor Bupati Meranti, Jum'at (5/5/2017).

Pertemuan langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, Kepala Sub Dit Kebijakan dan Program BNPP Nana Wahyudi, dan dikuti oleh Kepala Dinas/Badan/Bagian serta Camat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepala Sub Program Pembinaan Daerah Perbatasan BNPP Nana Wahyudi mengungkapkan BNPP sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengelola daerah perbatasan akan berupaya memfasilitasi usulan pembangunan dari Kabupaten Meranti yang masuk dalam kawasan terluar dan daerah perbatasan Indonesia.

Namun agar pembangunan infrastruktur di Meranti dapat di koordinasi oleh BNPP dengan Kementerian terkait, Nana Wahyudi meminta SKPD yang ada di Meranti memasukan usulan dengan data-data pendukung yang lengkap.

"BNPP bertugas menghimpun mengelola dan mengkoordinasikan usulan pembangunan degan Kementerian terkait, untuk itu BNPP berharap SKPD yang berada di Pemerintah Daerah maupun Forkopimda jika ada program dan usulan yang didukung data lengkap segera masukan ke BNPP nanti akan ditindaklanjuti ke Kementerien terkait," ujar Kepala Sub Program Pembinaan Daerah Perbatasan BNPP Nana Wahyudi.

Ia juga meminta semua SKPD untuk lebih Pro Aktif terlebih pembangunan daerah perbatasan masuk dalam Nawa Cita Presiden Jokowi tentu usulan dari Pemda menjadi prioritas. "Banyak sekali anggaran yang bisa dikelola dari pusat lewat tugas pembagunan dan lainnya, dengan berkooridnasi dengan BNPP yang difasilitasi Badan Pengelola Perbatasan didaerah silahkan jemput bola," tambah Nana Wahyudi.

Selain mendukung pembangunan Infrastruktur didaerah BNPP juga dapat membantu Bidang Kelembagaan, dalam bentuk tunjangan khusus untuk aparatur ASN yang yang bertugas di Kecamatan perbatasan, nantinya BNPP akan berkoordinasi dengan Men-PAN RB dan Menteri Keuangan membuat regulasinyanya.

Dalam dialog itu bergilir beberapa masukan dari SKPD terkait peran BNPP yang dianggap masih belum maksimal memperjuangkan dana pembangunan dari Kepulauan Meranti yang merupakan daerah terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Seperti diutarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Meranti, Hendra Putra, menurutnya BNPP seolah hanya badan tapi tidak punya kewenangan alias tidak punya dana, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan langsung soal alokasi dana APBN untuk Meranti.  

"Kami berharap peran BNPP dalam mendukung infrastruktur daerah perbatasan lebih konkrit. Jangan dilempar ke Satker masing-masing (Urus sendiri ke Kementerian Terkait.red)" ujar Kepala Dinas Perhubungan

Juga ada usulan dari Camat Rangsang Mulyadi yang mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan poros yang sangat mendukung aktifitas pertanian, juga abrasi pantai yang terus menjadi masalah penting karena menyangkut berkurangnya wikayah NKRI tergerus gelombang.