PEKANBARU (CAKAPLAH) – Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Aripin mengatakan sampai hari ini Gojek dan jenis jasa transportasi online lainnya belum ada yang melaporkan izin operasional.

Aksi protes yang dilakukan oleh pulahan sopir taksi konvesional, mengenai surat izin operasi layanan jasa antar jemput online (Gojek dan lainnya), dijadikan sebuah pembelajaran oleh Dishub Kota Pekanbaru.

Dikatakan Aripin, pihak Dishub hingga kini masih kebingungan tentang penerapan operasional Gojek dan layanan jasa antar jemput lainnya. Seharusnya sejak awal pihak yang menaungi jenis usaha ini harus melaporkan SIUP dan SITU, sehingga membuat pemerintah sulit bertindak.

“Gojek dan transportasi online lainnya tidak ada diatur masuk dalam perundang-undangan. Dikatakan apa dia itu?,” kata Arifin, Rabu (17/5/2017).

Dikatakan Aripin, terkait dengan beroperasinya layanan transportasi online, Dishub sudah pernah melaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan.

“Kita sudah pernah laporkan kepada pemerintah, keterkaitan mengenai izin tentang operasi layanan jasa antar jemput, sampai sekarang masih ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Bahkan Dishub mengatakan surat izin yang berkaitan dengan operasi layanan jasa antar jemput, belum masuk dalam undang-undang.

“Surat izin operasi saja belum ada diizinkan, tentunya akan segera kita menindaklanjuti kasus ini,” tukasnya.