Senin, 18 Februari 2019

Breaking News

  • Insiden Perusakan Baliho Demokrat, AHY Susul SBY ke Riau   ●   
  • Plt Gubri: Hari Pahlawan Momentum Menebar Rasa Cinta Tanah Air   ●   
  • Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan   ●   
  • Walikota Terbitkan SE Moratorium PNS Pindah Masuk ke Pemko Pekanbaru   ●   
  • Waspadai HIV/AIDS dan LGBT, Disdik Minta Guru dan Orang Tua Awasi Anak Didik   ●   
  • Selundupkan Sabu-sabu dari Malaysia, Warga Asal Aceh Diciduk KPPBC Dumai   ●   
  • Tak Bayar Pajak, Bapenda Segel Tiang Reklame di Pekanbaru   ●   
  • Pemkab Bengkalis Galang Dana Rp263 Juta untuk Korban Bencana di Sulteng   ●   
  • PAN Riau Sayangkan DPRD Kuansing Lambat Memproses PAW Andi Nurbay   ●   
  • BPBD Riau Kirim Kantong Mayat dan Bantuan Logistik ke Daerah Siaga Darurat Banjir
Muhibbah
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


Menunggu Sikap Bijaksana Pemerintah Dalam Pro Kontra PP Gambut
Rabu, 24 Mei 2017 16:03 WIB
Menunggu Sikap Bijaksana Pemerintah Dalam Pro Kontra PP Gambut

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang dimotori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kini masih menuai polemik.



Tak hanya para pelaku usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perkebunan Kelapa Sawit saja yang merasa dirugikan, namun Kementerian Industri RI merilis dampak besar perekonomian dan sosial  jika aturan tersebut tetap dipaksakan.

Dari data Kementerian Perindustrian, total investasi industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan investasi industri hulu dan hilir usaha perkebunan dibiayai oleh pinjaman dalam negeri senilai Rp83,75 triliun dan luar negeri senilai Rp193,57 triliun

Hasil dari investasi itu, kedua sektor ini bisa memberikan kontribusi langsung dan tak langsung bagi negara. Seperti industri HTI atau Pulp (kertas) memberikan kontribusi berupa Pendapatan Negara Berupa Pajak (PNBP) yang mencapai Rp42,5 Triliun. Selain itu, HTI juga berkontribusi memberikan efek ganda pada karyawan dan    kegiatan ekonomi masyarakat Rp36,3 Triliun dan investasi usaha termasuk UMKM sebesar Rp442 Triliun.

Begitu juga industri perkebunan kelapa sawit yang menyumbang Rp79,5 triliun untuk PNBP, Rp9,4 triliun untuk efek ganda pada karyawan dan kegiatan ekonomi masyarakat dan Rp112 triliun bagi investasi usaha termasuk UMKM di Indonesia.

Direktur Impartial Mediator Network, Ahmad Zazali mengatakan, dalam forum diskusi yang dihadiri Kementerian Perindustrian dan Badan Restorasi Gambut (BRG) 18 Mei lalu, memang perlu ada pembahasan serius oleh pemerintah terkait PP 57 2016 ini.

Menurut mantan aktivis lingkungan ini, ada beberapa hal yang harus dijawab oleh pemerintah dan pemangku kepentingan sebelum PP ini diterapkan. Salah satunya, dampak yang terjadi, terutama petani dan pekerja yang bakal kehilangan pekerjaan jika PP ini diberlakukan.

"Harus ada mitigasi dampak, seperti para petani dan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan, setelah tidak lagi bertani dan di PHK, apa pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah, kalau tidak akan jadi masalah baru, pengangguran akan bertambah," ucapnya.

Selanjutnya kata Zazali, program tata kelola gambut harus bisa menjamin bencana kabut asap yang terjadi 2015 lalu di Indonesia tidak terjadi lagi. "Apakah ada jaminan PP ini berlaku bencana asap tidak terjadi lagi kedepannya," pungkasnya.

Yang paling krusial dari pemberlakuan PP tersebut katanya, penyediaan lahan pengganti bagi perusahaan ataupun petani. "Ini harus terjawab dulu, kalau lahan baru ini digarap tentu bisa terjadi lagi aktifitas ilegal logging. Kompensasinya juga, itu harus dihitung secara matang. Jika itu terjawab silahkan berlakukan PP gambut itu, " tukasnya.

Disisi lain, potensi kerugian cukup besar tengah menanti jika PP ini diberlakukan. "Potensi kredit macet dalam dan luar negeri yang dapat menurunkan rating investasi kearah negatif bisa mencapai Rp277 triliun," ungkap Ahmad Zazali saat berbincang dengan CAKAPLAH.com, Rabu (24/5/2017).

Disamping itu potensi dan ancaman PHK juga menanti 600 ribu pekerja sebagai dampak langsung aturan ini. Begitu juga dengan dampak tak langsung yang dirasakan pelaku UMKM yang selama ini hidup dari industri Pulp dan Kelapa Sawit yang berjumlah 6,2 juta orang.

"Dan lebih 20 juta orang yang menjadi tanggungan pekerja akan ikut terkena dampak dari kebijakan ini. Begitu juga dampak kerugian investasi yang didalamnya juga terdapat UMKM bisa mencapai Rp554 Triliun. Dampak ini tentunya tersebab lebih 50 persen pasokan bahan baku kedua industri ini hilang, perusahaan memangkas biaya operasional karena merugi, dan jumlah karyawan pasti akan dikurangi," tandasnya.

Belum cukup sampai disitu kata Ahmad Zazali, Indonesia harus siap kehilangan Rp371 triliun pendapatan dari nilai ekspor kertas dan kelapa sawit yang selama ini memberikan kontribusi besar kepada negara.

"Dampak lain juga berkurangnya nilai ekspor kedua industri ini yang nilai cukup besar, dimana tahun lalu itu mencapai Rp371,5 triliun," tegasnya.

Zazali mengakui, bencana kabut asap disejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera tahun 2015 lalu memang sangat parah. Tidak hanya melumpuhkan ekonomi, juga mencatat jatuhnya korban jiwa akibat terpapar asap.

Dari catatannya, kerugian ?nansial akibat bencana asap 2015 mencapai Rp221 triliun atau setara 1,5% PDB Nasional (Juni - Okt 2015). Sementara dari segi korban, 24 orang meninggal, 600 ribu jiwa ISPA serta sekolah di Tujuh Provinsi terpaksa diliburkan.

"Dari 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar hanya 33 persen gambut,67 mineral," tukasnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto dalam diskusi beberapa waktu lalu menyebut, industri kertas dan industry sawit merupakan dua sektor yang terdampak langsung dari pemberlakuan PP Gambut dan peraturan turunannya. Padahal, dua sektor ini memberikan kontribusi besar pada devisa dan penyediaan lapangan kerja.

Karena itu, Kementerian Perindustrian memberikan beberapa masukan kepada Kementerian LHK untuk bisa jadi bahan pertimbangan, terutama dalam kebijakan yang dibutuhkan dalam  menyelamatkan pasokan bahan baku sektor industri kertas dan hilir kelapa sawit

1.Pemegang izin HTI dan Kebun Kelapa Sawit diatas areal gambut masih diizinkan untuk melakukan aktifitas budidaya dengan syarat mengimplementasikan/menerapkan teknologi terbaru atas tata kelola air gambut yang meminimalisasi emisi karbon dan mengantisipasi   kebakaran lahan.    

2. Revisi PP nomor 71 tahun 2014 jo PP nomor 57    tahun 2016, Pasal    9 ayat (3) menjadi "Menteri wajib menetapkan fungsi lindung    Ekosistem Gambut seluas    30% dari luasan    setiap kubah gambut yang letaknya dimulai dari Puncak Kubah Gambut".    

• Pasal    9 ayat (4) agar dihapuskan, telah diatur di usulan Pasal 9    ayat (3) . Pasal 23 ayat (3) menjadi "Ekosistem gambut    dengan    fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila tinggi muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,8 (nol koma    delapan) meter di bawah    permukaan gambut pada titik penataan,"

3. Mengevaluasi    seperangkat Peraturan Menteri LHK yang tidak    sejalan    dengan PP yang telah diterbitkan

4. Implementasi    perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi    lindung    gambut agar dilaksanakan setelah dapat    dipastikan    tersedia 'Land Swap' yang telah    terverifikasi.    

5. Regulasi terkait lahan gambut ini hendaknya tidak bersifat retroaktif dan dapat diterapkan hanya untuk para investor baru.

Jika sudah begini, pelaku industri terntu berharap dari sikap bijak dari pemerintah dalam menyikapi pro kontra PP gambut ini. Apakah memenuhi permintaan NGO dan pencitraan di dunia internasional dalam rangka restorasi gambut, atau sebaliknya.

Editor : Hadi
Kategori : Lingkungan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?

Berita Terkait
Sabtu, 02 Februari 2019 11:00 WIB
11 Titik Panas Terdeteksi di Riau
0 Komentar
Berita Pilihan
Selasa, 12 Februari 2019
Warga yang Punya KTP Setelah Penetapan DPT akan Masuk Pemilih Khusus
Selasa, 12 Februari 2019
Polri Apresiasi BEM UIR Ciptakan Pemilu Damai dan Anti Hoax
Senin, 11 Februari 2019
Cemarkan Nama Baik Bupati Bengkalis, Toro Divonis 1 Tahun Penjara
Senin, 11 Februari 2019
Jaringan Listrik Terganggu saat Hujan Deras, Ranting Patah Penyebabnya
Senin, 11 Februari 2019
Salman, Siswa Korban Tertimpa Pagar Sekolah Kini Telah Siuman
Senin, 11 Februari 2019
Polisi Akhirnya Tahan Kades Pedekik, Bengkalis
Senin, 11 Februari 2019
Mendagri Sebut Gubernur Riau Terpilih Dilantik 20 Februari
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 18 Februari 2019
Juarai Lomba Dai, Fauzan Akbar Dapat Hadiah Umrah
Senin, 18 Februari 2019
Bertuah Akshara Simphony Meriahkan Cap Go Meh di Mal SKA
Senin, 18 Februari 2019
Dihadiri Bupati Mursini, Almarhumah Fitria Arini SSTP Dilepas dengan Penuh Haru
Minggu, 17 Februari 2019
TNI AD akan Rekrut 15 Ribuan Pemuda-Pemudi Terbaik Bangsa

Serantau lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Tiga Alasan Mengapa Ibu Usai Persalinan Tidak Perlu Menerima Tamu
Rabu, 26 Desember 2018
Optimisme Para Perempuan Bekerja, Berpikir Mampu dan Tidak Membatasi Diri
Kamis, 06 Desember 2018
Usai Dapatkan 10 Bus dari Kemenhub, Ayat Ajak Masyarakat Naik Bus TMP
Rabu, 05 Desember 2018
Bupati Mursini Hadiri Rapurna TMMD TA 2018 di Mabes TNI Cilangkap

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 15 Februari 2019
Peringati HUT Kabupaten Kampar-69, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa
Kamis, 14 Februari 2019
Pokok-pokok Pikiran Dewan Tahun 2019 Diparipurnakan, Ini Isinya
Selasa, 12 Februari 2019
Sebelum Dilantik jadi Gubernur, Syamsuar Pamitan di 14 Kecamatan se Kabupaten Siak
Selasa, 11 Desember 2018
Bupati Bengkalis Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Advertorial lainnya ...
Kamis, 14 Februari 2019
WhatsApp Siapkan Fitur Baru Untuk Mengatur Undangan Grup
Sabtu, 29 Desember 2018
Pembaruan Bikin Jengkel Pengguna, Instagram Minta Maaf
Kamis, 27 Desember 2018
Pentingnya OPD Pemerintah Menggunakan ISP Berizin, Bila Tak Ingin Terkena Pidana
Sabtu, 01 Desember 2018
Telkomsel Solusi Digitalisasi Bisnis dan Digital Security Perum Peruri

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 10 November 2018
Jerawat Tumbuh di Miss V Kamu? Jangan Dipencet, Bahaya!
Selasa, 06 November 2018
Lakukan 3 Hal Ini Agar Ruang Tidur Bebas dari Penyakit
Jumat, 26 Oktober 2018
Jurnalis dan Dokter Rentan Alami Saraf Terjepit
Senin, 01 Oktober 2018
Sering Salah, Begini Cara Penanganan Gigitan Ular yang Tepat

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Minggu, 17 Februari 2019
Mahasiswa UNRI Adakan Pengabdian di Desa Pangkalan Jambi, Bengkalis
Kamis, 14 Februari 2019
Mahasiswa FMIPA UNRI Belajar Industri Ke PT RAPP
Rabu, 30 Januari 2019
Lahirkan Generasi PASTI, PCR Hadirkan Bunda Romi di Seminar Guru BK
Sabtu, 26 Januari 2019
Lulusan UIR Diimbau Selalu Gunakan Ilmu Padi

Kampus lainnya ...
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


ACT
Terpopuler

05

IKLAN IMLEK RAPP
Foto
DPM-PTSP HUT CAKAPLAH
Pentas Lumba-lumba
Rabu, 13 Februari 2019
Menjalin Silaturahmi dengan EVP RAPP
Kamis, 31 Januari 2019
PHE Siak Siap Lakukan Pengeboran Eksplorasi Kotalama
Selasa, 29 Januari 2019
PGN Gagas Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
Senin, 21 Januari 2019
Bantuan Banjir untuk Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu Disalurkan

CSR lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Mulan Jameela Akan Dampingi Dhani Jalani Sidang Kedua
Sabtu, 05 Januari 2019
Promo Produk Pelangsing, Kim Kardashian Malah Diserang Fans
Minggu, 09 Desember 2018
Audi Marissa Batasi Endorse
Sabtu, 08 Desember 2018
Vanessa Ponce de Leon Jadi Juara Miss World 2018

Selebriti lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini
Jumat, 23 November 2018
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Riau Kompleks Berlangsung Semarak
Selasa, 06 November 2018
Keindahan Islam Menginspirasi Desainer Jepang Rancang Hijab
Jumat, 21 September 2018
Ustaz, Kyai: Sebutan di Persia, Pakistan, dan Indonesia

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www