(CAKAPLAH) - Wacana Rektor akan dipilih Presiden meski belakangan dibantah sendiri oleh Mendagri masih terus menjadi perhatian masyarakat.

Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah Hasan Basri Ritonga mengingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Sebab, akan membuat independensi kampus selaku lingkungan akademis menjadi terganggu.

"Ya jelas akan terganggu, sebab nantinya yang masuk adalah kepentingan politik," katanya, seperti dilansir RMOLSumut, Rabu, (7/6/2017).

Hasan Basri menjelaskan, dunia kampus merupakan dunia akademis yang tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Alasan mengenai kekhawatiran tumbuhnya paham ideologi selain pancasila didalam kampus seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menurutnya juga tidak masuk akal.

"Kalau itu yang dikhawatirkan, ayo benahi pendidikan kita supaya orang-orang yang mengenyam pendidikan itu betul-betul menjadi Pancasilais sejati. Benahi fasilitas dan kebijakan yang benar-benar untuk mendukung kecintaan masyarakat terhadap Pancasila. Itu yang penting, bukan mencampuri pemilihan rektor," ujarnya.

Hasan Basri menambahkan, jika campur tangan presiden benar-benar diwujudkan dalam hal pemilihan rektor pada kampus-kampus yang ada, maka hal ini menjadi salah satu indikasi adanya ketidakpercayaan presiden kepada kabinet yang dipimpinnya.

"Lantas apa kerja menteri-menteri itu nanti, masa semua harus diurusi presiden. Saya kira tidak tepat jika pimpinan kampus (rektor) pun menjadi hal yang politis," demikian Hasan Basri Ritonga.