Minggu, 21 Juli 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

Tantang Kementerian LHK Adu Data
Pansus RTRW Riau Akan Surati Presiden Jokowi
Jum'at, 09 Juni 2017 11:53 WIB
Pansus RTRW Riau Akan Surati Presiden Jokowi
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pansus RTRW Riau tidak terima dengan tudingan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang menyebut Pemprov dan Pansuslah mengusulkan pemutihan 497 ribu hektare lahan. Pansus menyebut, ada upaya mengaburkan informasi sebenarnya dari kasus RTRW Riau ini.


Anggota pansus RTRW Riau, Suhardiman Amby kepada CAKAPLAH.com mengatakan, usulan penambahan pelepasan kawasan hutan itu adalah kesempatan bersama beberapa lembaga beberapa waktu lalu. Ia menyebut, kesepakatan bersama itu tertuang dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Perekonomian.

"Usulan luasan 497 ribu hektare itu bukan dari Pemprov Riau ataupun pansus. Itu kesepakatan dari hasil pertemuan yang difasilitasi Menko Perekonomian, Kementerian LHK, Kementerian ATR, Kementerian PUPR sebulan yang lalu di Jakarta. Dalam pertemuan itu kita sepakat dilakukan identifikasi ulang luasan pelepasan kawasan ini," ungkap Suhardiman, Jumat (9/6/2017).

Berangkat dari hasil pertemuan itu kata Suhardiman, pihaknya bersama dengan tim RTRW Riau melakukan idenfikasi ulang lahan yang akan di lepaskan dari kawasan hutan. Dari hasil itu, ditemukan banyak area ataupun kawasan yang harus dilepaskan dari kawasan hutan, mulai dari pemukiman penduduk, perkantoran, kebun rakyat, fasilitas umum, fasilitas sosial, situs sejarah dan sebagaonya.

"Setelah dari pertemuan sebulan lalu itu, kemudian lahir Ratas (Rapat terbatas) dengan presiden. Hasilnya Presiden meminta Menhut membantu percepatan RTRW Riau ini, mereka menyanggupi itu untuk membantu Riau," paparnya.

Setelah dari Ratas kata pria yang akrab disapa Datuk ini, delegasi Riau dipimpin Sekdaprov Riau, Pansus, Bappeda pada Selasa lalu mendatangi Kementerian LHK untuk menindaklanjuti hasil identifikasi lahan seluas 497 ribu ha.

Aawalnya pertemuan tersebut berjalan sesuai rencana dimana kedua belah pihak sepakat untuk menyelaraskan usulan pelepasan kawasan ini. Ditengah berjalannya pertemuan sambung datuk, tiba-tiba datang seorang Direktur di Kementerian LHK meminta tindaklanjut itu dibatalkan.

"Saat itu saya marah, kita berjuang untuk kepentingan masyarakat. Saya ajak mereka untuk melakukan kunjungan kelapangan, adu data. waktu itu saya bilang, Kementerian LHK harusnya mengembalikan kawasan perusahaan yang sebelumnya diputihkan, itu banyak yang unprosedural," cetusnya.

Mengenai adanya data 65 ribu hektare kawasan yang disetujui Kementerian LHK, Suhardiman menyebut itu baru keputusan sepihak. Menurutnya, pemberian pelepasan kawasan seluas 70 ribu hektare dari pertemuan sebelumnya di DPD RI merupakan keputusan Kementerian LHK saja.

"Sementara kita tetap mengusulkan 500 ribu waktu itu. Makanya kita minta identifikasi ulang. Jadi jangalah fakta ini diputar balikkan.
Buk Menteri juga, jangan mau dibohongi bawahan, mintalah laporan resmi hasil pertemuan kita dengan empat lembaga kementerian itu," tukasnya.

Karena itu, Suhardiman menyebut Pansus DPRD Riau akan membawa persoalan ini kepada Presiden Jokowi. "Kita akan surati presiden. Kita tidak ingin presiden salah tanggap terhadap persoalan ini. Saya yakin buk Menteri LHK itu tidak menerima laporan dari anak buahnya atau dibohongi anak buahnya saja, makanya beliau ngomong begitu," tegasnya.

Suhardiman Amby mengaku siap buka-bukaan dokumen untuk membuktikan fakta yang diungkapnnya tersebut. "Kalau perlu kita buktikan dengan uji fakta di lapangan," cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, pasca Rapat Kabinet Terbatas (Rataskab) awal Mei lalu, Pemprov Riau bersama Pansus lahan DPRD Riau, lagi-lagi mengajukan tambahan lahan baru agar statusnya dikeluarkan dari kawasan hutan. Kali ini luasnya mencapai 497 ribu ha lebih.

"Terus terang kami kaget sekali. Angka itu sangat luas dan mereka (Pemprov dan Pansus DPRD) sangat mendesak agar dilakukan konsinyering (kumpul bersama di suatu tempat). Kami tidak bisa melakukan itu," tegas Plt Dirjen Planologi KLHK, Yuyu Rahayu, di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Hal yang sangat disayangkan lagi, pejabat dari Provinsi Riau sudah menyampaikan informasi ke publik, bahwa akan ada pembahasan pemutihan lahan bersama KLHK pasca Rataskab bersama Presiden. Penambahan angka 497 ribu ha, berpotensi besar disalahartikan publik sebagai kebijakan Kementerian, padahal justru datang dari usulan Pemprov Riau dan Pansus Lahan DPRD Riau.

Menteri LHK kata Yuyu, sangat tegas mengarahkan bahwa prioritas utama pelepasan kawasan hutan di Riau adalah untuk kepentingan rakyat, dan semua prosesnya harus melalui mekanisme UU, tanpa ada kompromi.

Secara parsial tahun 2016, KLHK telah melepaskan kawasan prioritas utama untuk kepentingan rakyat, meliputi fasilitas umum dan fasilitas khusus, seperti rumah sakit, pemukiman penduduk, perkantoran pemerintah, rumah sekolah, dan lainnya.

"Luasnya ketika dihitung hanya 65.125 ribu ha dari 70 ribu yang Menteri LHK tawarkan. Artinya, dari 70 ribu yang ditawarkan saja tidak habis saat itu, jadi darimana sekarang angka 497 ribu ha ini datangnya? lahan punya siapa saja sebenarnya? Kami tidak akan bermain-main dengan angka ini, harus ada proses verifikasi secara detail dan transparan," tegas Yuyu.

Yuyu juga menceritakan, ia bersama Sekdaprov Riau sempat menggelar rapat membahas usulan angka 497 ribu ha. Saat itu pihak Pemprov Riau, sudah langsung menggiring pembahasan pada proses mekanisme 'pelepasan atau pemutihan' dan tetap meminta agar ada konsinyering.

Lalu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sekitar pukul 20.15 WIB, Senin (5/5/2017), rombongan dari Pemprov Riau yang langsung dipimpin Gubernur Riau, Sekdaprov, Bappeda, dan Pansus Lahan DPRD Riau, datang ke Manggala Wanabhakti. Kembali mereka mempertanyakan hambatan dari usulan 497 ribu ha.

"Saya sendiri kaget, sampai Gubernur dan Pansus lahan yang datang, ini kok sepertinya mendesak sekali dengan usulan baru tersebut. Lalu Pak Sekda mengatakan, mereka meminta bagian mana yang 'Ya atau Tidak' dari pengajuan 497 ribu ha. Saya tegaskan pada Pak Sekda, justru kami tidak bisa digiring ke arah sana. Saya juga sudah menegur pernyataan ke publik perihal pemutihan, karena tidak mungkin ada pemutihan," tegas Yuyu.

Prioritas Menteri LHK saat ini kata Yuyu, adalah menjaga kawasan hutan di Riau, demi keseimbangan lingkungan. Karena itu tidak akan ada ruang negosiasi melepaskan kawasan hutan hanya dari pengajuan sepihak, tanpa ada proses verifikasi.

Seharusnya dengan SK Menteri sebelumnya, proses Perda RTRW sudah bisa diselesaikan sejak lama. Namun jikapun proses Perda itu ternyata masih terganjal karena ada pengajuan-pengajuan baru, maka KLHK tetap memprioritaskan kepentingan rakyat meski tanpa melalui mekanisme RTRW, yakni melalui reformasi agraria. Dimana rakyat nantinya akan mendapatkan hak pengelolaan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Atas permintaan 497 ribu ha lahan ini, Yuyu sudah meminta Gubernur Riau untuk segera mengirimkan surat kepada Menteri LHK. Sementara itu pihaknya juga akan menyiapkan surat kepada pihak Pemprov Riau, perihal tahapan-tahapan pengajuan sesuai prosedur UU.

"Kami akan tunggu surat dari Gubernur Riau perihal penambahan 497 ribu ha. Tentu kami akan sangat berhati-hati sekali, karena kalau untuk Fasum dan Fasom yang sudah jelas untuk rakyat saja, setelah kami hitung tidak akan sampai 100 ribu ha, dan sudah dilepaskan 65 ribu ha lebih tahun 2016," kata Yuyu.

Untuk itu juga dalam waktu dekat, atas arahan Menteri LHK Dr.Siti Nurbaya Bakar, Dirjen Planologi KLHK akan melakukan pemanggilan ke seluruh Pemkab dan Pemko di Riau, guna membahas detail pengajuan penambahan baru yang dilakukan Pemprov Riau bersama Pansus Lahan DPRD.

"Kami akan panggil satu persatu, dan kita lakukan proses secara sangat transparan. Agar publik juga bisa sama-sama ikut mengawal prosesnya," tegas Yuyu.

Ditambahkan Yuyu, atas arahan Menteri LHK, nantinya pengajuan penambahan pelepasan lahan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Riau. Termasuk perihal tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada KLHK oleh anggota Pansus lahan DPRD Riau.

"Sekarang kita mau tempuh jalan yang benar, dan bukan kompromi busuk. Anggota Pansus DPRD Riau jangan coba-coba mengajak kompromi, apalagi dengan menuduh ada permainan uang dan lainnya di kementerian saat ini. Karena kesalahan-kesalahan yang lalu sedang kita benahi, dan hak-hak rakyat sedang kita lindungi. Hutan Riau harus dijaga dan tidak ada kompromi untuk itu. Jika ada tuduhan, silahkan bawa bukti ke pengadilan, daripada bermain di ruang publik dengan menyampaikan informasi yang dibolak balik dan tidak jujur," jelas Yuyu mengulang kembali pesan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Editor : Hadi
Kategori : Peristiwa, Pemerintahan, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 20 Juli 2019
TMMD Ke-105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Aktifkan Patroli Terpadu Cegah Karhutla
Sabtu, 20 Juli 2019
TMMD Ke-105 Kodim 0313/KPR, Puncak Kompe 'Bersolek' dengan Pohon Durian, Mahani dan Ketapang
Sabtu, 20 Juli 2019
Tingkatkan Kualitas Aparatur, Desa Laboi Jaya Gelar Pelatihan Pembinaan Kelembagaan Desa 
Sabtu, 20 Juli 2019
Meresahkan Warga, Babinsa Koramil 12/XIII Koto Kampar Ingatkan Pemuda untuk Hindari Balapan Liar

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Juni 2019
Zulkifli As Ajak Warga Tingkatkan Pendalaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran
Rabu, 26 Juni 2019
17 Anggota Komisi V DPR RI Berkunjung ke Kawasan Megaproyek Technopark Pelalawan
Minggu, 23 Juni 2019
DPRD Gelar Rapat Paripurna HUT ke-235 Kota Pekanbaru
Jumat, 21 Juni 2019
Pemkab Bengkalis Terus Pertahankan Tradisi Lampu Colok

Advertorial lainnya ...
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?
Kamis, 18 Juli 2019
Redmi K20 Pro Berbalut Emas Dijual Hampir Rp100 Juta!
Senin, 15 Juli 2019
Ini Bocoran Harga Galaxy Note10 Series yang Paling Murah

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 19 Juli 2019
Mahasiswa Unri Gelar Penyuluhan Narkoba dan Etika Berlalu Lintas di SMAN 2 XIII Koto Kampar
Jumat, 19 Juli 2019
Mahasiswa Abdimas UNRI Beri Penyuluhan kepada Siswa SMPN 1 Rumbio Jaya Soal Berumah Tangga
Kamis, 18 Juli 2019
Unilak-Pegadaian Teken MoU di Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM
Selasa, 16 Juli 2019
34 Mahasiswa UiTM Perlis Malaysia Ikuti Internship Programme di UIR

Kampus lainnya ...

PTPN5
Terpopuler
Foto
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www