PEKANBARU (CAKAPLAH) - Intrik politik di Komisi E DPRD Provinsi Riau hingga saat ini ternyata belum selesai. Intrik bermula dari terpilihnya Aherson dari Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi E DPRD Riau yang membidangi kesejahteraan rakyat, beberapa waktu lalu.

Terpilihnya Aherson ini 'melahirkan' kekecewaan di sebagian anggota Komisi E, khususnya dari Partai Golkar, PAN, PPP, PDIP dan Partai Gerindra.

Apa sebab? Karena paket pimpinan yang mereka jagokan kalah dengan paket yang dijagokan Partai Demokrat, PKB dan Hanura.

"Golkar, PAN, PDIP dan Gerindra kan menjagokan Masnur (Golkar) sebagai ketua komisi, Husni Thamrin (Gerindra) sebagai Wakil ketua dan Husaimi Hamidi (PPP) sebagai sekretaris. Namun paket ini kalah oleh paket Aherson (Demokrat) sebagai ketua komisi, Adil (Hanura) sebagai wakil ketua dan Ade Agus (PKB) sebagai sekretaris. Nah, kekalahan mereka ini ternyata membawa dampak tak baik di komisi E," kata salah seorang sumber dari DPRD Riau kepada CAKAPLAH.com yang enggan namanya dituliskan.

Dilanjutkan sumber tersebut, pasca terpilihnya Aherson sebagai ketua Komisi E hingga saat ini, rapat komisi tak pernah kuorum. Sehingga, banyak persoalan-persoalan penting yang tak terselesaikan. Bahkan, dalam hearing dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau baru-baru ini, hanya dihadiri empat orang anggota Komisi E.

"Sudah hampir sebulan ini, sejak Aherson terpilih sebagai ketua, rapat komisi tak pernah kuorum. Yang hadir selalu empat orang saja. Tiga orang pimpinan dan satu anggota komisi, Bu Magdalisni (Demokrat, Red). Anggota lain tak pernah datang dengan berbagai macam alasan. Ini mirip seperti pemboikotan di komisi," ujarnya lagi.

Dilanjutkannya, kondisi ini membawa tak baik untuk pembangunan Riau. Pasalnya, bidang kerja yang menjadi tugas komisi E adalah hal-hal yang menyentuh rakyat langsung. Misalnya, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain.

"Masa' gara-gara paket politiknya nggak menang, mereka mengabaikan kepentingan yang lebih besar untuk rakyat. Lucu saja rasanya," kata sumber itu lagi.

Dan dilanjutkannya, salah satu dampak buruk tak stabilnya Komisi E DPRD Riau adalah munculnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kesehatan Riau tahun 2018 yang sudah diteken gubernur tapi belum pernah dibahas di komisi E.

Terkait hal ini, kepada wartawan Wakil Ketua Komisi E, Muhammad Adil, mengaku pihaknya merasa dibohongi. Ia mengatakan, sebagai mitra kerja, seharusnya pihak dinas menyampaikan kegiatan apa saja yang akan dijalankan kepada DPRD Riau.

"Ini kan tidak, tiba-tiba kami sudah dapat laporan kalau RKPD 2018 sudah selesai dibahas dan sudah ditandatangani gubernur. Kalau seperti itu, DPRD sudah mentah-mentah dibohongi," kata Adil, kepada wartawan, Jumat (9/6/2017) kemarin.

Nah, informasi yang baru didapat CAKAPLAH.com, pada hari Senin (12/7/2017) lusa, semua anggota Komisi E ini akan dipanggil Gubernur Riau ke Jakarta.

"Saya nggak tahu apa agendanya. Anggota Komisi E DPRD Riau dipanggil pak gubernur semua ke Jakarta hari Senin. Mungkin masalah di komisi E inilah yang dibahas," kata sumber tadi seraya menambahkan bahwa di tahun politik ini, kepentingan gubernur di Komisi E sangatlah besar.

Masnur: Bukan Soal Perebutan Jabatan

Ketidakharmonisan hubungan anggota Komisi E saat ini dibenarkan Masnur. Ia mengatakan ada pihak yang tidak memegang komitmen dalam berkoalisi.

Hal ini berdampak pada tidak kuorumnya komisi E sewaktu melakukan rapat internal maupun hearing dengan mitra kerja. "Tak kourum jadinya kan, mengganggu dong. Untuk itu harus disadari juga komitmen itu harus dijaga, kan ini soal marwah politik. Apa yang disepakati kan harus dihormati," terangnya, kepada CAKAPLAH.com, Sabtu (10/6/2017).

Mantan Ketua DPRD Kampar itu mengatakan ada solusi untuk menyelesaikan sengkarut di Komisi E tersebut, yaitu dengan mengembalikan pada komitmen dan kesepakatan yang dibuat bersama koalisi. Jika ini sudah dilakukan baru akan normal kondisi Komisi E.

Masnur menegaskan apa yang terjadi di internal Komisi E bukan karena persoalan perebutan jabatan dan kekuasaan akan tetapi komitmen politik berkoalisi yang harus disepakati dan dihormati.

"Sekarang mereka tidak menghormati, kita minta partainya juga melakukan langkah-langkah terhadap fraksi dan anggotanya. Macam mana kita mau bekerjasama dengan orang yang tidak bersepaham sama kita. Di depan dan di belakang lain, pimpinan partai bilang A akan tetapi dia di belakang C, kan tidak benar itu," ketusnya tanpa menjelaskan komitmen apa yang telah dibuat di internalnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan membangun kebersamaan tersebut harus dengan rasa kebersamaan juga karna tujuan koalisi tersebut, kata Masnur, adalah satu pergerakan dan langkah bersama dan satu pendapat.

"Saya itu saja, persoalan siapa yang diusung tidak ada masalah, yang kita sayangkan jujur-jujurannya dari 13 orang komisi E, 10 orang loh yang satu koalisi dengan kita. Kan tidak ada yang lain seharusnya, nah itu komitmen yang sudah dibuat bersama sama dengan koalisi tapi tidak bisa dipegang oleh anggota koalisi," cakapnya.

Ia berharap perpecahan tersebut bisa berakhir dan diselesaikan dengan cepat, agar komisi E bisa kembali bekerjasama membangun Riau.

"Ini bukan soal ego-egoan, ini soal menjaga marwah dan komitmen, bagaimana kita bisa dipercaya masyarakat jika berkomitmen saja tidak bisa," tukasnya.