RENGAT (CAKAPLAH) - Hakim Tunggal dalam sidang Pra Peradilan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Triangle Wifi di 19 desa kecamatan Rakit Kulim, Debora Manulang SH MH menolak seluruhnya permohonan dari termohon Charfious Anwar melalui pengacarnya Dodi Fernando SH, Yenni Darwis SH dan El Hadi SH.

Penolakan tersebut dibacakan dalam sidang putusan, Selasa (13/6/2017) setelah hakim membacakan berkas putusan sebanyak 70 halaman. Sidang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan pihak Termohon yakni Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu diwakili Kasi Pidum Nurwinardi Sh, Kaid Pidsus Agus Sukandar dan Kasis Datun Hendri Lubis beserta dua orang jaksa fungsional.

Menurut Hakim dalam putusannya, menyatakan Permohonan Charfious sebagai tersangka melalui kuasa hukumnya untuk menyatakan bahwa proses penyidikan, penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan tidak sah secara hukum, karena dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 25 tahun 2017, menyatakan bahwa penetapan tersangka korupsi haruslah terlebih dahulu dilakukan oleh lembaga resmi dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konstitusional atau oleh lembaga lainnya seperti BPKP atau inspektorat.

Namun menurut hakim, bahwa untuk penetapan tersangka dapat dilakukan dengan pemenuhan dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. "Termohon sudah dapat memenuhi dua alat bukti dimaksud yakni keterangan saksi dan juga bukti-bukti dokumen. Sementara untuk hasil audit dari lembaga berewenang sedang diajukan permohonan dan bisa di tunjukkan sebagai alat bukti pada proses persidangan nantinya," tegas Debora.

Dijelaskan Debora, pihak Jaksa sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan hal tersebut dibenarkan oleh dua orang saksi yakni Fitra dan Syawaludin. Keduanya sudah mengakui bahwa tanda-tangan pada berita acara pemeriksaan saksi benar adalah tanda tangan mereka. Selain itu juga, Jaksa sudah mendapatkan bukti-bukti kwitansi pembayaran sebanyak enam lembar, sehingga dua alat bukti sudah terpenuhi.

"Perkara ini masih dalam proses dan untuk kerugian negara sudah dapat dihitung oleh Jaksa. Namun untuk penghitungan kerugian negara secara pasti dapat diajukan nantinya saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," tambahnya.

Sementara itu untuk penahanan, hakim menilai bahwa sesuai dengan pasal 21 KUHAP ada alasan dasar jaksa melakukan penahanan diantaranya adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Sehingga penahanan sah secara hukum dilakukan.

Sementara terhadap objek permohonan terhadap penyitaan terhadap Mobil CR-V tahun 2012 BM 1502 NM beserta kunci dan STNK dilakukan juga sesuai dengan prosedur dan sudah sesuai aturan perundang-undangan baik dalam KUHAP maupun dalam dalam pelaksanaan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga Penyitaan dinayatkan Sah secara hukum.

Akhir Sidang, Hakim manyatakan berdasarkan pertimbangan maka Permohonan Pemohon ditolak Seluruhnya dan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT- 03/N.4.12/Fd.1/05/2017 tanggal 08 Mei 2017, Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP.TSK - 02 /N.4.12/Fd.1/05/2017 tgl 08 mei 2017 Surat Perintah Penahanan Nomor : SPRINT.Han - 02/N.4.12/Fd.1/05/2017 tgl 08 Mei 2017, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPRINT.SITA - 03/N.4.12/Fd.1/05/2017 tgl 08 Mei 2017 dinyatakan Sah Secara Hukum.