PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau akan mengajukan kenaikan hak-haknya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Dikabarkan pengajuannya naik dua kali lipat dari sebelumnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi saat dikonfirmasi CAKAPLAH.com tentang perihal tersebut mengakui memang pengajuan tunjangan-tunjangan DPRD sudah diterima Pemprov Riau. Hanya saja dirinya belum melihat secara detail apa-apa saja yang menjadi aspirasi DPRD.
Baca: Jokowi Sudah Setuju, Anggota DPRD Makin Tajir
"Itu aturan mengenai hak-hak anggota DPRD Riau. Saya belum baca secara detail apa saja yang menjadi aspirasi DPRD. Yang jelas barang itu sudah sampai ke kita," kata Ahmad Hijazi, Sabtu (24/6/2017).
Karena itu, sebut Ahmad Hijazi, secara mekanisme, DPRD tentu harus menyiapkan peraturan daerah (Perda) soal itu, karena bagaimanapun itu harus ditetapkan melalui Perda.
Setelah Perda terbentuk, lanjut Ahmad Hijazi, baru dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang berapa standar, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
"Sekarang kalau mereka ingin mangajukan hak-haknya harus cepat di APBD Perubahan 2017. Makanya mumpung perubahan akan dibahas, Perda-nya harus diproses," sarannya.
Apakah permintaan DPRD itu etis di saat kondisi keuangan menurun, dan Pemprov Riau sendiri tengah melakukan efesiensi penggunaan anggaran?
"Sekarang bukan masalah etis tak etis. Ini bicara soal regulasi. Kalau memang regulasinya itu membenarkan, kenapa tidak. Justru pengajuannya malah sudah terlambat, mestinya regulasi itu harus dari kemarin (APBD Murni,red), cuma mereka lambat," terangnya.
Tunjangan apa saja yang diminta DPRD Riau, mantan Sekretaris Bappeda Riau ini menyampaikan seperti biasa hak-hak DPRD itu ada tunjangan transportasi dan ada banyak komponen-kompenan lain.
"Semuanya ada di embah Google (internet), bisa dilihat secara jelas apa-apa saja hak-hak DPDR itu. Kalau memang ada kenaikan dua kali lipat, bisa saja itu terjadi. Tapi untuk sementara saya tidak bisa bicara secara regulasi dulu lah," pungkasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |