PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah kini kembali membahas rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta. Meski demikian, belum ditetapkan daerah mana yang akan menjadi pusat pemerintahan negara dan kapan waktu pindahnya.

Disebut-sebut lokasi daerah yang akan menjadi ibukota negara adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akan tetapi, menurut Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Pekanbaru layak dipertimbangkan untuk dijadikan pusat pemerintahan baru menggantikan DKI Jakarta.

Alasan Wan Thamrin, Kota Pekanbaru memiliki wilayah luas dan berada di daerah strategis. Menurutnya Kota Pekanbaru baru cukup strategis untuk dijadikan ibukota Indonesia. Selain wilayah strategis, daerahnya pun berada di dataran tinggi sehingga tidak perlu dilakukan penimbunan.

"Pekanbaru tidak ada masalah yang krusial. Tidak perlu takut terjadinya bencana gunung meletus, dan keberadaan laut juga cukup jauh di Pekanbaru. Kalau persoalan banjir tidak terlalu, itu karena disebabkan drainase yang kurang berfungsi dengan baik. Kalau ini menjadi ibukota Indonesia kan Why Not," katanya.

Meski demikian, orang nomor dua di Provinsi Riau mengatakan kalaupun wacana itu jadi, akan sangat menguntungkan bagi Provinsi Riau. Karena akan semakin banyak daerah yang bisa berkembang.

"Kalau memang iya (dipindahkan ke Riau) Why Not (Kenapa Tidak, red). Ya kita terima sebaik-baiknya. Karena akan semakin banyak APBN yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan dan listrik di Riau. Dengan begitu daerah baru akan terbuka dengan sebaik-baiknya," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, dimuat Kompas.com.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

"Utamanya Bappenas yang lead (menjalankan pemindahan ibu kota) bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya," kata Bambang

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.

Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.