(CAKAPLAH) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengembalikan formulir pendaftaran Pilkada Jatim 2018 ke DPD PDIP Jatim, Minggu (9/7/2017). Pengembalian dilakukan oleh Ketua DPC PDIP Banyuwangi I Made Cahyana Negara dan jajaran PDIP Banyuwangi.

Made mengatakan, pengembalian formulir ini adalah bentuk kesiapan untuk menjalani seluruh proses penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan PDIP. ”Untuk selanjutnya, kami tunduk pada keputusan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Made.

Made mengatakan, PDIP Banyuwangi mendorong Anas maju dalam Pilkada Jatim berdasarkan kinerja yang ditorehkan bupati muda itu. Sebelumnya, Banyuwangi adalah daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan utama Jatim. Banyuwangi tak dihitung dalam peta kemajuan daerah. Belum lagi hambatan infrastruktur karena Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa.

”Tapi berkat pola kepemimpinan gotong-royong Pak Anas bersama masyarakat, tokoh lintas agama, budayawan, akademisi, dan sebagainya, Banyuwangi kini secara bertahap terus maju pesat. Tentu pasti masih ada kekurangan-kekurangan. Basis kinerja itu menjadi modal penting untuk memimpin Jatim ke depan,” ujarnya.

Secara ekonomi, lanjut Made, program ekonomi kerakyatan berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen. Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat dari level 20 persen menjadi 8,79 persen pada 2016.

”Berdasarkan data BPS, inflasi Banyuwangi terhitung yang terendah. Artinya meski ekonomi dan pendapatan tumbuh, warga tetap terlindungi daya belinya. Tahun ini juga sampai Juni 2017, inflasi Banyuwangi masih terendah se-Jatim berdasarkan data BPS,” papar Made.

Dia menambahkan, program kerakyatan lainnya selama ini telah membantu masyarakat Banyuwangi, khususnya kelompok ekonomi lemah. Di antaranya beasiswa Banyuwangi Cerdas yang membiayai 700 anak muda berkuliah di berbagai kampus di Indonesia.
Program jemput bola warga miskin sakit telah melayani ratusan warga di rumahnya.

”Jadi petugas dan dokternya yang datang merawat ke rumah. Bahkan bila harus dirujuk ke Surabaya, ada rumah singgah gratis bagi mereka,” papar Made yang juga ketua DPRD Banyuwangi.

Untuk pengelolaan birokrasi, lanjut Made, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB.

”Dari aspek pengembangan SDM, Banyuwangi dulu tak punya kampus negeri, sekarang ada tiga kampus negeri. Salah satunya Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi yang ke depan jadi embrio Universitas Negeri Banyuwangi,” kata dia.

Anas, sambung Made, berhasil menjaga toleransi di Banyuwangi. Umat lintas agama disapa tanpa terkecuali. Banyuwangi mendapat Harmony Award 2017 dari Kementerian Agama.
Hasil survei independen, papar Made, menempatkan Anas dalam posisi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang cukup memadai. ”Itu jadi modal awal untuk maju dalam proses penjaringan partai, tapi tentu semua keputusan kami pasrahkan kepada Ibu Megawati,” ujarnya.

Made menjelaskan, nama Anas sebelumnya terjaring berdasarkan rekapitulasi hasil rapat pleno DPC PDIP se-Jatim terkait penjaringan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Hal itu tertuang dalam surat DPD PDIP Jawa Timur Nomor 122/eKS/DPD/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan ke Anas. Lalu pada 14 Juni, PDIP Banyuwangi berinisiatif mengambilkan formulir untuk Anas.

Dia menambahkan, pengembalian formulir dilakukan olehnya karena Anas sedang menunaikan tugas memenuhi undangan di Jerman dari Badan Sepeda Dunia (UCI) Asia Tour terkait peningkatan kualitas International Tour de Banyuwangi Ijen, dan sudah sepengetahuan DPP PDIP dan DPD PDIP Jatim.