Selasa, 16 Juli 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

Ingin Masukan Barang Milik Negara dalam Kawasan Pertambangan, SKK Migas Malah Salah Tempat
Rabu, 12 Juli 2017 17:03 WIB
Ingin Masukan Barang Milik Negara dalam Kawasan Pertambangan, SKK Migas Malah Salah Tempat
Syahrial Abdi
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Minyak dan Gas (Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dan sejumlah petinggi PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI), menggelar pertemuan membahas terkait permohonan memasukan barang milik negara dalam peta kawasan pertambangan.


Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Rabu (12/7/2017) itu para petinggi SSK Migas dan CPI disambut Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Syahrial Abdi.

Namun ternyata permintaan SSK Migas soal memasukkan permohonan barang milik negara dan peta pertambangan kepada Pemprov Riau tidak tepat. Karena perihal tersebut sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat, mesti lokasinya berada di Provinsi Riau.

Kepala Dinas Petambangan-ESDM Provinsi Riau, Syahrial Abdi usai menggelar pertemuan kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (12/7/2017) mengatakan memang di Riau terdapat wilayah kerja SKK Migas berupa blok-blok, dan kewenangan sepenuhnya berada di pusat. Namun eksisting itu sudah lama kira-kira 90 tahun lalu.

"Soal wilayah kerja ini kan sudah lama, kemudian diperkuat dengan adanya Undangan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 soal Kewenangan Pusat dan Daerah. Mereka SKK Migas mengajukan lahan seluas 8.020 hektare masuk dalam kawasan hutan untuk dikeluarkan," bebernya.

Dari jumlah itu, lanjut mantan Penjabat Bupati Kampar ini, ada sebanyak 477 hektare masuk dalam kawasan hutan lindung dan konservasi. Yang kemudian dilakukan pembebasan oleh Chevron.

"Tapi untuk kawasan peruntukan pertambangan di dalam RTRW kalau daerah yang diminta untuk diusulkan itu sangat tidak tepat. Sebab sudah menjadi domain Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Memang ada kemungkinan bisa, tapi dengan cara mengajukan skema itu ke Dirjen Planologi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujarnya.

Karena itu, Syahrial Abdi menyarankan kepada SKK Migas dan PT CPI untuk menyelesaikannya di tingkat pusat terlebih dahulu. Sedangkan Pemprov Riau dalam persoalan ini akan membicarakan dengan Tim Pansus RTRW di DPRD Riau.

Pihak SKK Migas dan PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) akan mengikuti usulan dan saran dari Pemprov Riau, untuk memasukkan permohonan barang milik negara dan peta pertambangan. Pemprov Riau mengusulkan permohonan itu langsung dilakukan ke pemerintah pusat saja.

Kepala SKK Migas Wilayah Sumbagut, Hanif Rusdi kepada CAKAPLAH.COM usai pertemuan mengakui dan tak menduga, kalau langkah yang dilakukan pihaknya salah. Untuk itu, pihaknya bersama PT CPI akan mengusulkan permohonan itu ke Pemerintah Pusat.

"Jadi Pemprov Riau mengusulkan agar kita langsung ke pusat. Ya tentu akan kita coba dengan cara mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pembebasan seluas 8.020 hektare dari kawasan hutan," katanya menerangkan.

Karena kawasan pertambangan itu milik negara, lanjut Hanif, mestinya tidak perlu lagi dengan cara pinjam pakai. Sebab itu milik negara, dan kegiatan pertambangan Migas sudah bisa dilakukan.

"Sebenarnya ini soal kewenangan saja. Kita hanya ingin melibatkan Pemprov Riau. Memang RTRW masih di Pansus. Namun dari penjelasan pertemuan tadi, karena itu barang milik negara tidak ada urusannya dengan Pemprov Riau," tukasnya.
Penulis : Amin
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Riau, Pemerintahan, Ekonomi
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 15 Juli 2019
FWL DPRD Riau akan Gelar Pengenalan Jurnalistik di SMAN 1 Pekanbaru
Senin, 15 Juli 2019
Cegah Karhutla, TNI Gelar Patroli Hingga ke Pelosok TNTN
Minggu, 14 Juli 2019
Walikota Pariaman dan Firdaus Diskusikan Konsep Smart City Madani
Minggu, 14 Juli 2019
Stan Pemprov Riau Juara II Pameran Lingkungan Terbesar di Indonesia

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Juni 2019
Zulkifli As Ajak Warga Tingkatkan Pendalaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran
Rabu, 26 Juni 2019
17 Anggota Komisi V DPR RI Berkunjung ke Kawasan Megaproyek Technopark Pelalawan
Minggu, 23 Juni 2019
DPRD Gelar Rapat Paripurna HUT ke-235 Kota Pekanbaru
Jumat, 21 Juni 2019
Pemkab Bengkalis Terus Pertahankan Tradisi Lampu Colok

Advertorial lainnya ...
Senin, 15 Juli 2019
Ini Bocoran Harga Galaxy Note10 Series yang Paling Murah
Minggu, 14 Juli 2019
ASUS ROG Terbaru Ini Pakai Desain BMW dan Intel Gen 9
Minggu, 14 Juli 2019
Wow! Black Shark 2 akan Dijual Resmi di Indonesia
Kamis, 11 Juli 2019
Ini Dia Laptop Gaming 17 Inci Ngebut Tertipis di Dunia

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 12 Juli 2019
Mahasiswa UNRI Gandeng Pertamina Sei Pakning Tanam Pohon Mangrove di Desa Tanjung Leban
Kamis, 11 Juli 2019
Rektor UIR dan 345 Pimpinan PTIS Hadiri Munas
Kamis, 11 Juli 2019
Univrab Ditunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan
Rabu, 10 Juli 2019
Pertama, UIR Kirim Dosen Visiting Professor ke USANT Filipina

Kampus lainnya ...

PLN
Terpopuler
PTPN5
Foto
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www