PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinas Pendidikan Provinsi langsung turun Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk menyelesaikan kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk 6 Sekolah Negeri  yang ada di Kecamatan Tualang. 

Tercatat ada sebanyak 322 calon siswa SMA di daerah tersebut tidak di terima sekolah negeri. 

Salah satunya kejadian di SMAN 2 Tualang, dimana dari 600 siswa yang mendaftar,  hanya Diterim 288 siswa saja.  Akibatnya ratusan orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah tersebut mendatangi sekolah, meminta agar anak mereka di terima di sekolah tersebut. 

Plt Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rudyanto menjelaskan, polemik yang terjadi di Tualang karena masyarakat menginginkan anak-anak mereka sekolah di SMA Negeri, sementara kuota SMA Negeri yang ada di Kecamatan Tualang tidak mencukupi, untuk menampung seluruh siswa SMP yang lulus.

Sementara sekolah swasta yang ada di Kecamatan Tualang hingga saat ini penerimaan siswa baru, belum mencapai belasan siswa yang mendaftar. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan inilah kita turun ke Siak ini. Sebenarnya permasalahan ini karena masyarakat menginginkan anak-anaknya sekolah di Sekolah Negeri, sementara sekolah Negeri  hanya ada 6 SMA negeri," ujar Rudianto, kepada CAKAPLAH.COM, usai mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah negeri dan swasta di Kecamatan Tualang bersama masyarakat, Rabu (12/7/2017). 

"Tapi kalau dihitung jumlah sekolah swasta dan negeri yang ada di Tualang ini sanggup menampung jumlah siswa SMP yang tamat. Ini karena masyarakat menginginkan anaknya sekolah Negeri, ada lagi sekolah Swasta baru menerima 7 siswa jadi tidak seimbang," tambahnya. 

Dijelaskan Rudyanto, salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kecamatan Tualang dan 300 anak- anak yang belum mendapatkan sekolah negeri, pihaknya membagi penambahan kuota untuk 6 SMA negeri mulai dari SMAN 1 menambah kuota 30 siswa, SMAN 2 menambah 72 siswa, SMAN 3 menambah 72 siswa, SMAN 4 menambah 55 siswa, SMAN 5 menambah 50 siswa, dan SMAN 6, menambah 48 siswa. 

Dan sesuai kesepakatan telah ditetapkan masing-masing SMA menerima 40 persen melalui jalur reguler, 50 persen warga tempatan dan 10 persen melalui jalur prestasi. 

"Jadi kita menginginkan tidak ada terjadi konflik, dan anak-anak yang ada di Tualang ini bisa sekolah. Maka dibagilah penambahan siswa di masing-masing sekolah Negri untuk menampung siswa yang belum diterima, sesuai dengan kuota. Masalah penambahan guru di selesaikan. Sekarang kita kembalikan kepada masyarakat dan guru bagaimana menyelesaikannya," ungkap Rudi. 

Dijelaskannya, untuk menerima siswa yang belum diterima tersebut, telah disepakati semua pihak, mulai dari Kepala Sekolah, tokoh masyarakat, anggota DPRD Siak, dan masyarakat, penerima melalui tes, tidak melalui tempatan. Karena kuota yang tempatan telah di selesaikan pada penerimaan awal. 

"Jadi yang dibuka itu nanti ada sebanyak 400 lagi, dan dibagi ke sekolah-sekolah yang ditetapkan. Semuanya melalui tes, dan yang berhak ikut itu hanya yang mendaftar di awal, sedangkan yang pendaftar baru tidak di terima. Semua sudah sepakat tidak ada lagi yang protes-protes. Bagi yang tidak lulus silahkan mendaftar di SMK atau yang swasta," tegas  pria yang menjabat sebagai Kepala Biro Ekonomi ini. 

Lebih jauh dikatakan Rudi, sebelum pengalihan kewenangan SMA dari Kabupaten ke Provinsi, sekolah di Siak, hanya menerima warga tempat sebanyak 20 persen melalui Peraturan Bupatinya. Namun sekarang tidak berlaku lagi Perbup tersebut, dan mengikuti peraturan baru, warga tempatan 40 persen. 

"Selama ini hanya 20 persen penerimaan warga tempatan sekarang 40 persen. Yang lama tidak berlaku, dan memang dari seluruh Riau, hanya di Siak ini saja yang PPDB tidak berjalan dengan baik, sementara daerah lain lancar saja," kata Rudianto. 

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA 2 Tualang, Yulita, menjelaskan bahwa disekolahnya telah menjalankan program sesuai dengan Juknis (petunjuk tekhnis) yang dikeluarkan oleh Provinsi dan Pemerintah pusat. Bahkan warga tempatan melebihi dari kuota 40 persen. 

Dan permasalahan yang terjadi di sekolahnya ini, akibat membludaknya siswa yang mendaftar. Sedangkan kuota yang ada di sekolahnya tidak mencukupi jumlah siswa yang mendaftar, termasuk ruang kelas belajar masih kurang, begitu juga dengan jumlah guru yang akan mengajar. 

"Banyak yang memaksakan untuk masuk ke sekolah kami. Tapi mau bagaimana kuotanya tidak mencukupi, kalau ada tambahan lagi ruang kelas tidak mencukupi dan gurunya juga kurang. Kami hanya bisa menambah 72 siswa lagi, tentunya nanti perlu di tambah ruang kelas dan gurunya," kata Yulita. 

Terpisah, salah seorang orangtua siswa Dede, yang anaknya tidak lulus, mengatakan, mereka memang menginginkan anaknya masuk di sekolah negeri. Namun setelah mendaftar nama anaknya tidak keluar, untuk itulah ia bersama orangtua yang lain mendatangi sekolah. 

"Kami hanya menginginkan anak kami di negeri, kalau di swasta biayanya besar. Dan syukurlah pihak Pemprov melalui Pak Kadisnya mau turun dan mencarikan solusinya dan anak saya berpeluang bisa masuk di sekolah ini," harap Dede. 

Setelah dilakukannya pertemuan dengan seluruh kepala sekolah, masyarakat dan anggota Dewan, telah sepakat apapun hasilnya mereka akan menerima. 

Dijadwalkan tes akan di laksanakan hari Jumat (14/7/2017). Selanjutnya pengumuman pada hari Sabtu (15/7/2017). Dan mulai Senin (17/7/2017) siswa baru mulai sekolah aktif.