Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyalami PNS
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, mengaku saat bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, mereka membahas kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi bukan mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akibat kekurangan pegawai, melainkan kelebihan pegawai.
"Bukan kekurangan. Malah kita kelebihan pegawai saat ini, agar pegawai itu duduk di tempat kerjanya," kata gubernur Riau saat dikonfirmasi CAKAPLAH.COM, Jumat (14/7/2017) tentang hasil pertemuan dengan Menpan-RB, Asman Abnur beberapa hari lalu.
Karena itu, gubernur Riau (Gubri) menyebutkan perlu adanya mapping (pemetaan, red). Bahkan keluhan kabupaten/kota saat ini mengenai kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) banyak digunakan untuk belanja daerah.
"Terus terang itu keluhan beberapa kabupaten/kota. Misalnya Kabupaten Kampar, Bupati Aziz Zaenal cerita untuk membangun Kampar anggaran tinggal beberapa miliar saja. Jadi kita perlu mapping kebutuhan pegawai. Secara khusus itu yang saya sampaikan ke pak Menpan," beber pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.
Karena itu, lanjut Gubri, kondisi tersebut perlu dipikirkan untuk jangka pangjang. Dengan kondisi pendapatan tak menentu, apakah pemerintah daerah di Riau harus bertahan dengan kondisi itu terus?
"Kalau anggaran habis untuk belanja pegawai, akhirnya untuk pembangunan tidak ada. Parahnya lagi, kebupaten/kota minta bantuannya ke provinsi. Padahal kondisi di provinsi juga sama pendapatan asli daerahnya menurun, belum lagi harus dibagi 12 kabupaten/kota. Tentu kalau pendapatan berkurang, pembagiannya jadi kecil," paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini Pemprov Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Riau harus mapping pegawai. "Apalagi sekarang kewenangan SMA/SMK berada di provinsi, jadi mapping itu yang perlu," pungkasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan |