Setya Novanto
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - DPP Partai Golkar memutuskan tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum yang baru menyusul penetapan Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka oleh KPK.
Keputusan ini diambil dalam rapat pleno partai yang digelar, Selasa (18/7/2017) sore di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.
"DPP tetap melaksanakan keputusan Rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa," kata Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid saat memberikan konferensi pers, Selasa (18/7/2017).
Selain itu, DPP juga menugaskan Ketua Harian dan Sekjen partai untuk menjalankan fungsi harian dan tetap melaporkan perkembangan partai ke Novanto.
"DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan ketua harian dan sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan melaporkan kepada Ketum Golkar yaitu Setya Novanto," ujarnya.
Partai Golkar juga tetap konsisten melaksanakan hasil Munaslub khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan Jokowi-JK. Golkar juga tetap mengusung Jokowi sebagai capres di tahun 2019.
Nurdin menyebut setidaknya ada dua alasan, mengapa Munaslub tak digelar. Pertama, hasil rapat konsultasi nasional di awal tahun. "Itu ada landasan hukumnya yaitu diawali ketika awal tahun kita lakukan rapat konsultasi nasional. Itu diatur dalam AD/ART Partai Golkar, merekomendasikan kepada DPP untuk tidak melaksanakan munaslub," kata Nurdin.
Alasan kedua, menurut Nurdin, pengurus DPD I Golkar tidak menginginkan adanya munaslub untuk mencari pengganti Novanto.
"Dalam setiap pengambilan keputusan internal Partai Golkar ada DPD I dan DPD II. Namun, DPD I tidak berkehendak melaksanakan munaslub sehingga pada rapimnas di Kalimantan Timur 2017 kita telah memutuskan untuk tidak melaksanakan munaslub," ujarnya lagi.
Menurut Nurdin, pelaksanaan munaslub, justru akan menganggu persiapan Golkar menghadapi Pilkada serentak 2018.
"Kita menghadapi kompetisi politik terdepan itu perlu waktu. Sementara pilkada serentak saja 2018 dan tahapannya akan berlangsung mulai Oktober 2017," kata Nurdin.
Berikut 7 poin hasil keputusan rapat Pleno Partai Golkar:
1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa khususnya yang berhubungan dengan dukungan pemerintah Jokowi-JK.
2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2016 khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak joko Widodo sebagai calon presiden 2019.
3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa
4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan ketua harian dan sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan melaporkan kepada Ketum Golkar yaitu Setya Novanto.
5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu 20 juli 2017 yang akan datang maka seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk hadir dalam memperjuangkan penegasan partai Golkar.
6. DPP Golkar meminta anggota tim pemenangan pemilu Indonesia I dan II dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini partai Golkar baik internal maupun eksternal.
7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh ke AD/ART serta seluruh peraturan pelaksanaan.