PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau berencana mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus pencemaran lingkungan di kompleks pergudangan Avian, Jalan Siak II, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekali, ke Polda Riau. Pasalnya, sejak SPDP tersebut diterima enam bulan lalu, penyidik Polda tak kunjung menyerahkan berkas tahap I ke kejaksaan.

Jaksa telah mengirim surat untuk mempertanyakan  perkembangan perkara atau P17 ke penyidik pada Februari 2017 lalu tapi tak pernah direspon. "Sampai saat ini belum ada balasan," ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (19/7/2017).

Dalam SPDP yang diterima dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, disebutkan dua tersangka, yakni Firdaus Ces selaku mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan PT Platinum Kencana selaku korporasi.

Firdaus Ces dijerat Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009. Sementara PT Platinum Kencana dijerat Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 109 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai aturan, berkas tahap I kedua tersangka harus dikirim paling lambat 30 hari setelah SPDP diterima kejaksaan. Kalau dalam 90 hari tak juga ditanggapi, maka
jaksa mengembalikan SPDP ke penyidik Polda Riau. "Itu (pengembalian) sedang dikoordinasikan oleh jaksa," cakap Muspidauan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Riau, menyatakan, penyidik masih berupaya melengkapi berkas. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangannya.

Disinyalir pergudangan seluas 40 hektare itu tidak memiliki izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan. Usaha atau industri yang memiliki lahan yang luasnya 10.000 meter persegi dan produk yang berbeda itu hanya dilengkapi 1 atau 4 Amdal.

Dalam Pasal 23 UU Nomor 32 Tahun 2009, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya mesti memiliki Amdal.

Di samping itu, pengelola Kompleks Pergudangan Avian disinyalir menabrak Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah kota Pekanbaru. Di dalam Pasal 56 Perda Nomor 14 Tahun 2000 tersebut ditegaskan sebuah bangunan yang bersempadan dengan sungai yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, ditetapkan 10 meter, dihitung dari tepi lanjur pengamanan sungai pada waktu ditetapkan.

Praktiknya di lapangan, jarak sempadan antara bangunan gudang, apalagi di gudang Blok FF dengan bibir sungai, tidak lebih dari 2 meter. Meski belum ada Amdal tapi kompleks tersebut sudah mendapat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.